Mulai sekarang Pemerintah daerah tidak bisa main-main lagi dengan pengadaan CPNS. Ketentuan mengikat sudah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Bila berani melakukan kecurangan, resikonya adalah membatalkan jatah formasi CPNS bagi daerah tersebut. “Bagi daerah yang tidak memasukkan analisa jabatan dan beban kerja (Anjab), tidak akan saya beri formasi. Itu berarti tidak … Read more
Pemerintah dituntut untuk memperbaiki sistem perekrutan calon pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, pemberian remunerasi tanpa ada perbaikan rekrutmen tetap tidak maksimal hasilnya. Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago mengatakan, sudah menjadi rahasia umum apabila mental dan mutu aparatur masih buruk akibat sistem perekrutannya yang masih amburadul.Karena itu, dia berpendapat,di sisi perekrutan Kementerian Pendayagunaan … Read more
REKRUTMEN CPNS HARUS TRANSPARAN DAN OBYEKTIF Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) E.E. Mangindaan meminta pelaksanaan rekrutmen CPNS oleh instansi harus berdasarkan pada formasi yang ada dengan cara transparan dan objektif. “Semua masyarakat harus diberikan kesempatan yang sama dan mengikuti seleksi yang ditetapkan oleh Kemenpan dan RB dan sesuai dengan … Read more
Untuk mendapatkan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang berkualitas, Pemerintah harus melakukan perekrutan dengan sistem dan proses transparan. Hal itu diungkapkan Pengamat sosial dan kebijakan publik A Somad di Jambi, Kamis (9/12). “Pemerintah daerah sudah seharusnya transparan kepada publik terkait sistem dan proses perekrutan CPNS. Sehingga tidak dicap negatif oleh masyarakat,” kata Somad, saat dimintai … Read more