Untuk mendapatkan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang berkualitas, Pemerintah harus melakukan perekrutan dengan sistem dan proses transparan. Hal itu diungkapkan Pengamat sosial dan kebijakan publik A Somad di Jambi, Kamis (9/12).
“Pemerintah daerah sudah seharusnya transparan kepada publik terkait sistem dan proses perekrutan CPNS. Sehingga tidak dicap negatif oleh masyarakat,” kata Somad, saat dimintai tanggapannya terkait seleksi CPNS di Provinsi Jambi yang oleh banyak pihak dinilai kental dengan nuansa Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).
Menurut dia, Lewat model sistem perekrutan yang baik dan terpola serta proses perekrutan secara transparan diyakini dapat mengurangi perilaku buruk oknum pegawai. Sudah menjadi rahasia umum, perekrutan CPNS dilakukan dengan praktek “jual beli”dengan tarif bervariasi.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) disarankan untuk memformulasikan kembali model perekrutan CPNS. Salah satu caranya dapat dengan berkonsultasi dengan konsultan yang kompeten di bidangnya. Kemudian merumuskan kebutuhan akan Sumber Daya Manusia (SDM) PNS yang berkualitas. Rumusan itu disimulasikan dengan DPRD untuk dipilih yang lebih baik.
“Dirumuskan terlebih dahulu, kebutuhan SDM PNS berkualitas itu seperti apa. Modelnya bagaimana. Kemudian disimulasikan dan bersama DPRD tentukan model mana yang baik,” kata Somad yang juga direktur Tetra itu.
Disamping itu, perlu juga didukung sistem informasi telematika yang baik. Sehingga proses perekrutan hingga penentuan calon yang lolos, diyakini memperkecil peluang oknum pegawai yang “bermain mata” dengan CPNS.
“Dengan penggunaan IT sama dengan efesiensi biaya. Disamping itu juga meminimalisir penyalahgunaan wewenang atau tindakan kolusi. sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah informasi diterima atau tidaknya sebagai PNS,” ujarnya.
Pada 5 Desember lau, Pemerintah Provinsi Jambi bersama 11 kabupaten/kota secara serentak melaksanakan proses perekrutan CPNS. Pandangan negatif terhadap penerimaan CPNS kali ini begitu kuat dan banyak mendapat sorotan. Berkembang isu untuk lolos, calon harus merogoh kocek hinga ratusan juta rupiah. Sementara untuk formasi tertentu, dikabarkan merupakan “titipan” para pejabat daerah.(Ant/**)