Moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) harus dilakukan secara selektif dan menyesuaikan kondisi di setiap daerah.
“Kalau ada daerah yang masih membutuhkan (formasi CPNS), masak tidak dipertimbangkan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Barat Robertus Isdius, Jumat (22/7).
Ia mengatakan Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang masih membutuhkan PNS baru. Terutama untuk formasi tenaga pendidik. Apalagi, pada beberapa tahun mendatang akan terjadi gelombang pensiunan guru secara besar-besaran.
“Ada belasan ribu guru yang akan pensiun. Bagaimana mau mencari pengganti mereka, kalau tidak melalui penerimaan CPNS,” ungkap Robertus.
Kebutuhan serupa, lanjutnya juga dirasakan untuk formasi tenaga kesehatan. Di beberapa daerah, keberadaan tenaga medis ini masih cukup langka. Namun, Robertus tidak menjelaskan secara rinci kebutuhan ideal untuk kedua formasi itu.
Menurutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar tetap berencana merekrut CPNS pada tahun ini. Begitu pula seluruh dari 14 pemerintah kabupaten dan kota di provinsi itu. Formasi penerimaan CPNS tersebut sudah diajukan ke pemerintah pusat pada beberapa waktu lalu.
“Itu (formasi CPNS) diusulkan melalui biro organisasi, bukan melalui BKD. Saya lupa jumlahnya,” ujar Robertus.
Meski demikian, ia menegaskan Pemprov Kalbar akan mematuhi moratorium penerimaan CPNS jika kebijakan itu jadi diterapkan oleh pemerintah pusat.
“Jika sudah menjadi kebijakan nasional, kami harus tunduk dan patuh. Tetapi, daerah juga mempunyai aspirasi berdasarkan kajian dari kebutuhan,” tegas Robertus. (AR/OL-12)