Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih kekurangan pegawai negeri sipil (PNS) formasi teknis mencapai 4.000-6.000 orang, dan akan mengalami masa krisis pada tahun 2014 mendatang apabila tak segera tertangani.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah, Agus Setianto menyatakan, kurangnya tenaga teknis tersebut karena minimnya peminat berkeahlian khusus itu saat rekrutmen calon PNS. Formasi tenaga teknis tersebut di antaranya dokter spesialis, perawat, tenaga pendidikan, teknisi air, perkebunan, perikanan, dan beberapa jurusan lain.
“Selama rekrutmen beberapa tahun terakhir, kami selalu mencantumkan formasi tersebut namun peminatnya sangat sedikit. Akibatnya, tenaga teknis masih kurang,” ujar Agus ketika rapat kerja dengan Komisi A DPRD Jateng, Selasa (26/7).
Selain itu, lanjutnya, faktor lain penyebab berkurangnya adalah banyaknya tenaga teknis yang mengalami pensiun. Dijelaskan, selama tiga tahun terakhir jumlah PNS di lingkungan Pemprov Jateng yang pensiun mencapai 3.800 pegawai.
Padahal dalam kurun waktu dua tahun terakhir jumlah PNS yang menggantikan hanya sebanyak 544 orang saja. “Untuk tahun 2011 ini saja, tenaga teknis yang akan pensiun mencapai 948 orang,” ujarnya.
Menurut Agus, tahun 2012 mendatang jumlah pegawai yang akan pensiun mencapai 970 orang dan pada 2013 sebanyak 947 orang. Dikatakan, untuk kekurangan tenaga teknis di rumah sakit dan panti-panti di daerah dapat dipenuhi BLUD, namun untuk instansi lainnya sesuai aturan tidak diperkenankan.
Sudah Mengajukan
Belum lama ini, Jateng mendapatkan 3.500 tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS namun mereka bukanlah tenaga teknis. Disinggung mengenai rencana moratroium rekrutmen CPNS oleh pemerintah pusat, Agus menuturkan BKD Jateng akan mematuhi apabila memang ada instruksi.
Sebelum wacana tersebut berhembus belakangan ini, pihaknya telah mengajukan kuota CPNS sebanyak 1.800 formasi tenaga teknis. “Usulan sudah diajukan diajukan sejak Maret lalu dan masih menunggu keputusan pusat. Kami mengutamakan tenaga teknis seperti teknisi pengairan, teknik sipil, pertanian, kedokteran, dan keperawatan. Adapun untuk formasi petugas lapangan, masih tercukupi,” jelasnya.
Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, Abdul Azis menuturkan, rencana moratorium memang positif guna menekan semakin membengkaknya pengeluaran pemerintah. Apalagi di Jateng, sebanyak 11 daerah minus DAU dari pusat karena tak cukup untuk membayar gaji pegawai.
Karena itulah politikus PPP itu meminta pengajuan formasi CPNS harus benar-benar selektif dan sesuai kebutuhan. “Pemprov harus menyiapkan desain kebijakan untuk menindaklanjuti rencana moratorium itu. Formasi CPNS harus benar-benar selektif,” paparnya. ( Saptono Joko Sulistyo , Royce Wijaya / CN26 / JBSM )-suara merdeka