Meski pemerintah pusat telah melakukan sosialisasi tentang moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada seluruh sekretariat daerah dan BKD (Badan Kepegawaian Daerah), nyatanya masih banyak yang tidak paham dengan kebijakan tersebut. Ujung-ujungnya, para pejabat daerah baik eksekutif maupun legislatif jadi rajin mengunjungi BKN.
“Memang banyak pejabat daerah yang datang ke sini. Umumnya mereka menanyakan tentang penerimaan CPNS, pengangkatan honorer sampai moratorium. Khusus tentang moratorium, ternyata ada salah tafsir dari daerah. Mereka berpikir tidak akan ada lagi penerimaan CPNS,” tutur Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat, kepada JPNN Sabtu (8/10).
Dikatakannya, moratorium harus dipahami dengan komprehensif. Artinya kebijakan ini tidak dimaknai sekadar penundaan penerimaan CPNS. “Rupanya banyak daerah yang belum paham kalau kebijakan moratorium penerimaan CPNS dilakukan untuk efisiensi belanja pegawai dalam alokasi APBN. Di samping merupakan arahan presiden karena organisasi perangkat daerah tidak sesuai lagi dengan PP 41 Tahun 2007,” jelasnya.
Meski harus menjelaskan hal berulang-ulang pada pejabat daerah, Tumpak mengaku, enjoy saja. “Ya hitung-hitung sosialisasi juga,” cetusnya.
Dia berharap pejabat daerah baik BKD maupun anggota DPRD yang meminta informasi ke BKN, dapat menjelaskannya kepada pihak-pihak terkait. Agar tidak ada salah persepsi di kalangan masyarakat tentang moratorium. Ref:esy/jpnn