Pemerintah terpaksa memangkas usulan kebutuhan pegawai di seluruh instansi pusat dan daerah yang mencapai jutaan. Pasalnya dari usulan yang masuk, banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Jika semua usulan diterima, hanya akan membuat daerah bangkrut karena tidak ada lagi dana yang dialokasikan untuk pembangunan.
“Bagaimana tidak akan bangkrut kalau dana APBD-nya habis untuk gaji pegawai. Itu sebabnya banyak usulan yang kita tolak,” ungkap Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Selasa (2/8).
Dikatakannya, daerah-daerah yang dana APBD-nya 50-60 persen tersita untuk belanja pegawai, merupakan yang paling banyak ditolak usulannya. Sebab, dari besarnya porsi penggunaan APBD tersebut menunjukkan daerah bersangkutan telah kelebihan pegawai.
Terkait dengan moratorium PNS, Tumpak mengatakan, pemerintah telah memulai sejak tahun ini. Di mana jumlah pegawai yang diterima mulai dikurangi.
“Kalau langsung dihentikan akan menimbulkan masalah baru lagi. Makanya pengurangan pegawai langkah tepat yang diambil pemerintah hingga posisi penerimaan hanya sebatas pada pengisian kursi PNS yang kosong (karena pensiun, meninggal, dan lain-lain),” urainya.
BKN, terang Tumpak, untuk penerimaan CPNS 2011 telah mengusulkan kuota pusat dan daerah sekitar 300 ribu, sudah termasuk honorer. Usulan tersebut didasarkan pada analisa kebutuhan pegawai secara nasional.
“Memang pak Menteri PAN-RB mematok 250 ribu, tapi BKN punya pertimbangan lain. Masukan dan usulan BKN ini diterima atau tidak, tergantung pak menteri,” tuturnya.
Mengenai formasi CPNS 2011, menurut Tumpak, dibedakan antara daerah “jenuh” (kota/ kabupaten induk) dan pemekaran. Untuk daerah yang sudah jenuh diprioritaskan tenaga guru dan paramedis. Sedangkan daerah pemekaran, diprioritaskan tenaga teknis seperti ahli pertanian, pariwisata, ekonomi, hukum.
“Kalau ada daerah jenuh masih mengusulkan tenaga teknis akan kita tolak. Kecuali ada pertimbangan dan alasan kuat,” pungkasnya. (esy/jpnn)