Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan wacana pensiun dini pegawai negeri sipil (PNS) tidak hanya untuk pusat, namun juga daerah. “Yang pertama di Kemenkeu,” kata Anny di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Kamis, 7 Juli 2011. Menurut dia, progam pensiun dini PNS merupakan program besar reformasi pusat, sehingga tidak hanya dilakukan pemerintah pusat, namun juga … Read more
Pemerintah daerah tidak boleh berharap banyak terhadap usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Jangan berharap usulan jumlah yang diajukan pasti disetujui pusat. Pasalnya, banyak indikator yang dijadikan pertimbangan untuk menetapkan berapa jumlah formasi CPNS yang layak bagi daerah. Kepala Biro Humas dan Protokol … Read more
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR setuju dilakukan moratorium rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Hanya saja, khusus guru dan tenaga kesehatan, rekrutmennya masih diperlukan. Namun, F-PKB mendesak agar moratorium ini diikuti langkah lain, sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi. “Moratorium rekrutmen CPNS itu hanya salah satu kebijakan yang semestinya diambil pemerintah dalam rangka reformasi … Read more
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) memperkirakan 124 daerah di Indonesia memiliki anggaran belanja pegawai lebih besar dibandingkan dengan belanja modal. Ke-124 daerah ini menganggarkan belanja pegawai hingga diatas 60 persen dari APBD-nya. “Otonomi daerah untuk mendekatkan pelayanan publik, sulit tercapai dengan semakin besarnya ‘ongkos tukang’,” kata Sekjend FITRA Yuna Farhan … Read more
Aksi penipuan melalui telepon kembali merebak di Kabupaten Limapuluh. Kali ini, penipu mengincar ratusan tenaga honorer Taman Kanak-Kanak (TK) yang belum kunjung diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Modusnya, penipu yang mengaku sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Limapuluh Kota Indra Nazwar, menghubungi guru honorer TK yang bertugas di sejumlah kecamatan, dengan menggunakan … Read more
Sejumlah legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah menilai usulan moratorium atau penghentian sementara penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan tenaga honorer patut didukung sepenuhnya. Moratorium perlu dilakukan karena kondisi keuangan di kabupaten/kota cukup memprihatinkan. Anggota Komisi A DPRD Jateng Abdul Aziz menyatakan, keuangan daerah rata-rata 60 hingga 70%-nya habis digunakan untuk … Read more
Sampai tahun ini, total pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia sebanyak 4,7 juta orang. Jumlah itu, kata Kresnayana Yahya Dewan Pakar Provinsi Jawa Timur, membebani APBN Rp 1.200 triliyun. Pada Suara Surabaya, Kamis (30/6/2011), Kresnayana menegaskan setuju dengan dengan rencana Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional yang mengusulkan penghentian sementara atau moratorium penerimaan calon pegawai negeri … Read more
Wakil Presiden Boediono segera memutuskan mengenai usulan moratorium peneriman calon pegawai negeri sipil dan perampingan pegawai setelah melakukan kajian secara mendalam. “Usulan tersebut akan secepatnya dikaji dan akan segera diputuskan tidak lama lagi,” ujar Juru Biacara Wapres Yopie Hidayat, sore ini. Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional mengusulkan kepada Wakil Presiden Boediono agar pemerintah menghentikan sementara … Read more