Sebanyak 297 pemerintah daerah dipastikan tidak bisa melaksanakan penerimaan CPNS jalur umum dengan formasi terbatas mulai tahun depan. Sebelum porsi belanja pegawai di APBD-nya berada di bawah belanja lainnya, seperti pembangunan, daerah-daerah itu dilarang melakukan rekrutmen CPNS. Jika pemda yang bersangkutan masih juga mengajukan usulan formasi CPNS, pemerintah pusat tidak akan memprosesnya. “Data teranyar dari … Read more
Masyarakat peminat bekerja sebagai PNS siap-siap tesenyum kecut. Pasalnya, tahun ini pemerintah memastikan tidak akan menggelar seleksi CPNS pusat maupun daerah. Termasuk untuk tenaga medis dan pendidik. Pemerintah bakal mengoptimalkan kerja tenaga honorer kategori I sejumlah 67 ribu yang bakal diangkat langsung CPNS bulan ini. Kepastian tidak ada penerimaan CPNS baru diseluruh sektor baik di … Read more
Hingga saat ini, sekitar 50 persen dari provinsi dan kabupaten/kota memiliki anggaran belanja pegawai lebih dari 50 persen dari APBD. Bagi daerah yang belanja pegawainya di atas 50 persen diminta menunda sementara penerimaan CPNS. Namun hal itu tidak berlaku bagi daerah yang memiliki belanja pegawai kurang 50 persen dari APBD. “Penundaan sementara penerimaan CPNS mulai … Read more
Dua daerah dipastikan akan menerapkan sistem computer accept dalam seleksi CPNS nanti. Meski belum ada ketetapan dari pemerintah pusat tentang penerimaan CPNS di luar tenaga honorer untuk tahun ini, namun Jawa Timur dan Palembang telah menyatakan kesiapannya untuk menggelar tes. “Sudah dua daerah yang menyatakan siap menggunakan sistem computer accept dalam seleksi CPNS. Tadinya hanya … Read more
Berbeda nasibnya dengan tenaga honorer yang sudah bekerja sebelum 1 Januari 2005, para Pegawai Tidak Tetap (PTT) tidak akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Jika ingin menjadi CPNS, para PTT harus mengundurkan diri dari PTT dan mengikuti seleksi tertulis masuk CPNS seperti pelamar umum. Ketentuan tersebut termuat dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang … Read more
Pemalsuan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diduga melibatkan jaringan di Jakarta terungkap di Sukoharjo. Modusnya, pelaku menawari Guru Tidak Tetap (GTT) untuk diangkat menjadi CPNS melalui jalur khusus dengan sejumlah biaya. Ironisnya, salah satu yang bermain adalah Parji, oknum Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Weru, Sukoharjo. Sembilan GTT yang … Read more
Komisi II DPR RI bersikeras mengubah UU Pokok Kepegawaian menjadi RUU Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu alasannya adalah untuk mengurangi praktek perdagangan calon pegawai negeri sipil. “Dari laporan yang masuk menyebutkan adanya praktek jual beli formasi pegawai antara oknum-oknum otoritas kepegawaian di pusat dengan para pimpinan daerah,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR RI … Read more
Daerah-daerah yang belanja pegawainya di atas 50 persen dari total APBD dipastikan tidak akan bisà menambah jumlah pegawai lagi. Pasalnya, dalam surat keputusan bersama terkait moratorium salah satunya intinya menyebutkan, hanya daerah yang besaran anggaran belanja pegawainya di bawah/kurang dari 50 persen bisa menerima pegawai. Itupun hanya untuk formasi tertentu, yaitu tenaga pendidik (kecuali guru … Read more