Pemerintah kembali bersiap membuka lowongan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Tak tanggung-tanggung, tahun ini diperkirakan lebih dari 800 ribu formasi dibuka di seluruh Indonesia. Lembaga yang memerlukan PNS baru itu mulai pemerintah kabupaten/kota, pemprov, hingga instansi pusat.Seperti yang sudah-sudah, lowongan CPNS selalu memiliki magnet sangat kuat bagi masyarakat untuk berbondong-bondong berebut posisi yang tersedia. Selain status sosial, para pendaftar berebut gaji bulanan plus uang pensiun setelah purnatugas kelak. Atau, mungkin juga ada yang berniat mengabdi kepada negara, sesuai dengan motto pegawai RI ”abdi negara”.Karena begitu besarnya minat masyarakat menjadi PNS, tak sedikit pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Para calo pun bergentayangan dengan mengaku memiliki kekuatan memasukkan orang menjadi CPNS. Tak sedikit pula oknum pejabat yang melakukan hal sama meski dengan modus berbeda.Bagaimana pejabat menjadi ”calo” CPNS? Praktik ini sudah sering dilaporkan para pencari status PNS. Intinya, di beberapa daerah, lowongan CPNS sudah menjadi semacam proyek yang siap dilelang dan mencari penawar tertinggi sebagai pemenangnya. Modusnya bermacam-macam. Mulai yang terang-terangan hingga yang tersamar. Tapi, ujungnya-ujungnya satu: mereka ingin mendapat uang dari momen tersebut.
Hal konyol terjadi di sebuah dinas pemerintah daerah di Jatim. Pejabat instansi tersebut menyembunyikan informasi adanya lowongan CPNS dari masyarakat umum. Kejadian tidak lucu itu membuat marah sekaligus gemas pegawai tidak tetap (PTT) di daerah tersebut. Ceritanya, sebulan lalu peguyuban PTT mencoba menanyakan lowonganCPNS untuk formasi 2011 kepada pejabat dinas yang membawahi mereka. Dari sang pejabat, mereka mendapat jawaban tidak ada formasi. Tak jelas, apa motivasinya menutup informasi tersebut. Karena para PTT sudah mendapat informasi dari pihak lain, akhirnya mereka beramai-ramai menanyakan hal tersebut ke Badan Kepegawaian
Nasional (BKN) di Jakarta. Mereka berangkat sambil membawa 100-an nama PTT untuk diperjuangkan sendiri. Mengetahui hal itu, bukannya malu, sang pejabat justru ikut titip nama yang jumlahnya lebih banyak daripada yang dibawa peguyuban PTT tersebut.Kejadian lain, seorang kepala dinas terang-terangan menunjukkan jalan curang kepada seseorang yang ingin menjadi CPNS. Dengan tanpa malu-malu pula pejabat ini mengibaratkan, bila yang lain berangkat naik pesawat (baca: membayar sejumlah uang), mereka yang hanya berjalan kaki (mengikuti prosedur) pasti tertinggal. Karena sedemikian parahnya percaloan CPNS, sering hasil rekrutmen tidak sesuai dengan kebutuhan. Tahun lalu, sebuah KPU daerah membutuhkan tujuh CPNS. Namun, badan kepegawaian daerah (BKD) memberinya 14 orang. Celakanya, orang-orang yang diberikan itu tetap tidak sesuai dengan kebutuhan.
KPUD membutuhkan CPNS berlatar belakang sarjana hukum, tetapi oleh BKD diberi sarjana akuntansi. Kondisi seperti itu tentu tak bisa dibiarkan terus terjadi. Karena itu, sampai ada pemikiran mundur: pemerintah pusat sebaiknya mengambil kembalikewenangan rekrutmen CPNS, seperti sebelum era otonomi daerah.Kebutuhan pegawai tetap diajukan oleh pemerintah daerah, tapi seleksi dan penentuan soal diterima dan tidaknya dipegang pemerintah pusat. Toh, saat ini, penggajian pegawai juga tetap mengandalkan APBN. (*)-pontianak post