Proses penerimaan calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Kubu Raya terindikasi bermasalah. Badan Kepegawaian Negara menunda pemberian nomor induk kepegawaian CPNS yang lulus hingga batas waktu yang belum diketahui.”Ada pengaduan, keluhan, dan temuan. Semuanya kita evaluasi sama-sama. Masih dalam proses. Dapat nomor induk kepegawaian saja belum. Surat Keputusan juga belum dapat. Kalau ada yang bilang ada SK-nya, SK dari mana? Di-pending-nya SK itu sebagai konsekuensinya,” ungkap Deputi Pengendalian Pegawai Badan Kepegawaian Nasional, Bambang Chrisnadi didampingi Kakanreg V, Haryo Danargono, dan Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Siti Nurhayati, seusai pertemuan dengan Sekda Kalbar, Wakil Bupati Kubu Raya, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kubu Raya, Kamis (24/3). Pertemuan tersebut membahas hasil CPNS Kubu Raya. Pertemuan berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 13.00.
Bambang menjelaskan kedatangannya bersama rombongan ke Kalbar untuk mengevaluasi pelaksanaan penerimaan CPNS Kabupaten Kubu Raya. Bahan evaluasinya mulai dari mekanisme kerjanya, MoU, dan laporan yang masuk dari masyarakat. Laporan dari masyarakat akan dipelajari. ”Misalnya jika ada laporan tidak transparan, sejauh mana tidak transparannya, dalam hal apa. Kalau berkaitan dengan soal, itu memang rahasia,” jelas Bambang.
Saat ini pelaksanaan evaluasi masih dalam proses dan berdasarkan fungsi BKN sebagai pengawasan dan pengendalian kepegawaian. Tetapi, Bambang belum dapat memastikan pelaksanaan ujian penerimaan PNS ulang.
”Kami belum bisa memastikan ulang atau tidak. Lihat dulu sejauhmana penyimpangannya. Urgensinya untuk apa diulang. Kalau hanya kesalahan prosedur sedikit, tidak perlu diulang. Jika yang bermasalah hanya satu dua orang, yang bermasalah tidak akan diberi NIP,” katanya.Ia juga belum dapat memastikan selesainya evaluasi. Berdasarkan pengalaman beberapa daerah lain di Indonesia, evaluasi ada yang selesai dalam waktu seminggu, dua minggu, atau bahkan ada formasi 2009 yang hingga sekarang belum dikeluarkan SK-nya. ”Karena kasus masuk di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan menunggu keputusan pengadilan itu lama,” katanya.
Saat dikonformasi tentang laporan persoalan tidak adanya koordinasi Pemkab Kubu Raya dengan Pemprov Kalbar, Bambang menjawab, ”Itu tidak usah dilaporkan juga kelihatan kok tidak termasuk dalam koordinasi provinsi.”Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Siti Nurhayati menyatakan penerimaan CPNS di Kubu Raya bermasalah. Tak hanya Kubu Raya, di Indonesia terdapat 47 kabupaten dan kota pada 11 provinsi di Indonesia yang penerimaan CPNS bermasalah. Bahkan, pada tiga daerah dilakukan tes ulang. ”Ada beberapa masih dalam proses evaluasi,” katanya.Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kalbar, Robertus Isdius menyerahkan persoalan penerimaan CPNS di Kubu Raya kepada Badan Kepegawaian Nasional. ”Untuk NIP masih dipending di Kantor Regional V BKN. Semuanya sudah digali informasi. Dari awal ada yang meragukan, makanya di-pending,” ujarnya, kemarin.Saat dikonfirmasi, Wakil Bupati Kubu Raya Andreas Mohrotien enggan berkomentar. Ketika diminta keterangannya seusai pertemuan bersama BKN, ia berlalu begitu saja. (uni – pontianak post)