Pemerintah pusat akan memprioritaskan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Provinsi Aceh, mengingat banyak aparatur di daerah menjadi korban tsunami pada akhir 2004 lalu.
“Pemerintah memberi prioritas karena ada bencana gempa dan tsunami,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan.
Kendati begitu, kata dia, pemerintah pusat tetap mengacu formasi yang diajukan pemerintah daerah. Sebab, pemerintah daerahlah yang mengetahui jumlah kebutuhan pegawainya.
“Kalau sudah ada permintaan daerah, maka baru bisa diberi prioritas. Seperti Aceh, karena banyak PNS menjadi korban bencana gempa dan tsunami 26 Desember 2004, tentu kebutuhannya juga banyak,” kata dia, malam ini.
Ia mengatakan, sebelum memutuskan akan mengangkat formasi yang diusulkan menjadi CPNS, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.
“Koordinasi ini terkait kemampuan pemerintah membayar gaji CPNS. Berapa kira-kira anggaran yang butuhkan. Kalau pemerintah memiliki anggaran, barulah diproses. Kalau tidak, kan susah juga, setelah diangkat sebagai CPNS, tahu-tahu tidak ada gajinya,” kata Menteri.
Selain Provinsi Aceh, kata dia, prioritas juga diberikan kepada kabupaten/kota pemekaran, wilayah terpencil dan perbatasan, termasuk di daerah pascakonflik. “Untuk daerah-daerah seperti itu perlu ada perhatian khusus, terutama soal pengangkatan CPNS. Misalnya, kalau di daerah lain yang diterima minimal sarjana, tetapi di daerah itu diperbolehkan lulusan SMA,” katanya.
Hanya saja, kata dia, masalah prioritas penerimaan CPNS ini tidak mungkin diumumkan semua karena dikhawatirkan melahirkan masalah bagi daerah yang tidak mendapatkan prioritas.
“Saya sudah memanggil para kepala daerah yang mendapat prioritas penerimaan CPNS ini. Begitu juga untuk Aceh, Pak Irwandi (Gubernur Aceh) tahu masalah ini,” demikian EE Mangindaan. Ref : waspada