CPNS 2012 – Pemerintah daerah diharuskan menggandeng Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini dimaksudkan agar hasil seleksi bersifat obyektif dan memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi.
“Untuk lulus tes menjadi CPNS daerah, seorang pelamar benar-benar mempunyai kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan formasi yang dilamar,” kata Kasubdit Pengadaan II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Syarif Ali dalam keterangan persnya, Minggu (12/2).
Kerja sama dengan PTN ini sebelumnya tidak menjadi keharusan. Pemda dibebaskan memilih mitra untuk pembuatan soal dan proses penilaian hasil tes peserta. Hanya saja, kewenangan ini disalahgunakan pemda. Hasil tes tersebut bisa diubah-ubah, apalagi pemeriksaannya masih manual.
“Kalau sekarang tidak bisa lagi, pemerintah sudah mewajibkan untuk menggandeng PTN. Apalagi sekarang sudah ada konsorsium 10 PTN yang diketuai Rektor UGM untuk membantu pelaksanaan seleksi CPNS,” terangnya.
Terkait dengan moratorium penerimaan CPNS, tiap instansi pemerintah harus melakukan penataan pegawai dengan optimal. Untuk penataan pegawai dengan baik, tambahnya, analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) mutlak dimplementasikan.
“Seleksi CPNS bisa dilakukan kalau penataan pegawai sudah dilakukan,” pungkasnya. Ref:esy/jpnn