Info CPNS Yogya 2012 – Kebutuhan Pemkot Jogja akan calon pegawai negeri sipil (CPNS) kian mendesak. Beberapa pos kerja yang bersifat teknis di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah dua tahun ini kosong. Ini karena jumlah PNS masuk dan yang pensiun tak seimbang.
“Setiap tahun jumlah PNS yang berkurangan bisa mencapai 200-an. Sedang, penerimaan jarang yang sesuai kuota permintaan,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tri Widayanto kemarin (12/2).
Tri menjelaskan, jumlah PNS masih sangat mungkin terus berkurang. Sebab selama dua tahun ini, ada moratorium bagi pemerintah di daerah untuk tak membuka penerimaan CPNS. ’’Tahun 2013 baru bisa melakukan penerimaan,’’ jelasnya.
Adanya Moratorium tersebut, kata Tri, berdampak pada layanan kepada masyarakat. Sebab, kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan adalah untuk bidang-bidang teknis. ’’Dampaknya memang terasa langsung karena berhubungan dengan hal-hal teknis,’’ keluhnya.
Di antara kebutuhan tersebut, menurut Tri, yang paling mendesak adalah tenaga medis. Pemkot sejak 2010 sudah membuka penerimaan di pos ini. Tapi, saat itu hanya dipenuhi empat tenaga baru. ’’Dari badan kepegawaian negara (BKN), biasanya malah tidak sesuai. Misalnya permintaan kami medis, diizinkannya akuntansi,’’ jelasnya.
Karena itu melihat kebutuhan yang ada, Tri sangat berharap kuota yang diberikan sesuai permintaan. Sebab, jumlah PNS saat ini terus mengalami penurunan. ’’Kami sudah mengajukan. Sekarang, menunggu masa moratorium selesai,’’ tuturnya.
Seperti diketahui, 1 September 2011, Menteri Keuangan Agus Martowardjojo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menandatangani surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri. Isinya terkait moratorium atau penghentian sementara perekrutan PNS.
Moratorium itu terbit untuk membenahi segala sesuatu terkait penerimaan PNS. Dalam waktu 16 bulan itu, pusat membenahi sistem penerimaan PNS. Setelah batas moratorium berakhir Desember 2012, penerimaan CPNS kembali dibuka.
Kebijakan moratorium itu juga karena anggaran pemerintah daerah tersedot untuk belanja pegawai. Besarnya mencapai lebih 50 persen dari APBD. Tercatat, ada 294 kabupaten/kota yang APBD-nya separo lebih hanya untuk belanja pegawai. Termasuk Kota Jogja.
Tetapi untuk hal-hal teknis, sebenarnya pemerintah daerah masih diperbolehkan membuka penerimaan CPNS. Pengecualian moratorium ini seperti tenaga medis, dokter dan perawat, petugas keselamatan publik, dan tenaga pengajar. ’’Kami sudah ajukan. Tapi, tetap saja tidak mendapatkan tanggapan,’’ sesal Tri.
Tentang kondisi tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Chang Wendriyanto menyarankan pemkot mengoptimalkan kinerja PNS. Kinerja PNS yang selama ini kurang, harus digenjot untuk meningkatkan produktivitas.
“Kalau tenaga teknis, ya saya kira eksekutif hanya perlu ngomong baik-baik kepada pusat. Apalagi, itu menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Selama eksekutif tidak pernah meminta secara serius, saya kira pusat tak memberikan tanggapan,” katanya. Ref:eri/abd/radar jogja