Kebijakan moratorium penerimaan PNS tak sepenuhnya direspons positif oleh pemerintah daerah. Ada beberapa daerah yang masih bersikukuh untuk membuka lowongan PNS meski dengan proses yang ketat.
Misalnya Kota Palembang akan tetap menerima pegawai negeri sipil pada tahun depan. Tapi penerimaan itu tetap sesuai kebutuhan. “Yang benar-benar dibutuhkan, sebab kantor pemerintah ini bukan lapangan pekerjaan,” kata Walikota Palembang Eddy Santana Putra kepada detikFinance, Selasa (23/08/2011) malam.
Dijelaskan Eddy, selama dua tahun terakhir, pemerintah kota Palembang tidak menerima pegawai negeri sipil. “Tapi tahun depan depan mungkin kita menerima pegawai, tapi yang benar-benar dibutuhkan,” ujarnya.
Eddy sepakat jika pemerintah perlu melakukan efsiensi soal pengeluaran terhadap pegawainya. “Kita tentunya tidak menginginkan anggaran hanya dihabiskan buat menggaji pegawai. Jadi kita menerima pegawai sesuai kebutuhan. Dua tahun terakhir Palembang tidak menerima pegawai, baru tahun depan kita mau menerima pegawai yang benar-benar dibutuhkan,” ujarnya.
Sementara itu Pemerintah Provinsi Riau menyetujui adanya moratorium PNS. Namun demikian, Pemprov Riau tetap menerima PNS dengan sangat seleksi ketat untuk tenaga khusus.
Kepala Biro Humas Pemprov Riau, Chairul Riski mengungkapkan Pemprov Riau pada dasarnya siap melaksanakan moratorium tersebut. Pemerintah daerah siap untuk melaksanakan keputusan tersebut.
Karena memang untuk PNS bagian umum dirasakan sudah sangat gemuk sekali. Sehingga untuk kedepan penerimaan PNS bagian umum Pemprov Riau akan mengikuti aturan yang ada.
“Kalau untuk PNS untuk bagian umum, kita akan mengikuti aturan moratorium tersebut. Kita selaku pemerintah daerah akan mengikuti keputusan yang telah dibuat pemerintah pusat,” kata Riski.
Namun demikian, bukan berarti sama sekali tidak ada penerimaan PNS. Karena bagaimana pun saban bulan ada PNS yang mengakhiri masa tugasnya.
“Sehingga bila ada yang pensiun di bagian umum, ya mungkin kita akan tetap seleksi penerimaan yang sangat terbatas jumlahnya. Semuanya ditentukan dengan kebutuhan. Namun yang pasti jumlahnya tidak sama dengan penerimaan PNS sebagaimana biasanya,” kata Riski.
Menurutnya jika tidak menerima sama sekali rasanya sangat tidak mungkin. Karena pada bagian tenaga khusus seperti dokter spesialis dan tenaga teknis bidang industri atau ahli bidang pembangunan jalan dan kontruksi, sampai saat ini sangat dibutuhkan.
“Contoh kecil saja, penerimaan kemarin kita sangat membutuhkan tenaga medis ahli tulang, saraf dan spesialis lainnya. Namun tenaga yang kita butuhkan itu tidak ada,” kata Riski.
Karena itu, penerimaan khusus bagi tenaga teknis, ke depan masih sangat dibutuhkan terutama dalam bidang medis. “Bagi tenaga teknis seperti medis tidak mungkin kita tidak membuka untuk PNS. Karena kebutuhan tenaga medis itu kepentingannya juga untuk kebutuhan pelayanan masyarakat,” kata Riski. (hen/dnl/detik.com)