Pemerintah daerah (Pemda) dinilai tidak proaktif dalam melakukan reformasi birokrasi di bidang aparatur dan sumber daya manusia (SDM). Pasalnya, meski Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh daerah, namun ternyata tidak semuanya yang patuh.
“Hingga hari ini, Jumat (1/4), baru 50 persen daerah yang memasukkan usulan kebutuhan pegawainya. Yang lainnya statusnya tidak jelas. Padahal, salah satu indikator pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang aparatur dan SDM adalah proses pengadaan CPNS ini,” sesal Deputi SDM bidang Aparatur Kemenpan & RB, Ramli Naibaho, saat ditemui di kantornya, Jumat (1/4).
Terhadap daerah yang dinilai ‘bebal’ ini, Ramli mengatakan bahwa pemerintah pusat tidak akan memberikan kelonggaran lagi. Pasalnya, pemerintah (Kemenpan & RB serta Kemenkeu) akan menetapkan secara resmi kuota CPNS 2011 pada Mei mendatang.
“Apa boleh buat, bagi daerah yang tidak memasukkan usulannya, dianggap tidak membutuhkan pegawai. Dan ini akan memudahkan pemerintah dalam merumuskan berapa kuota CPNS yang pas tahun ini,” ujarnya.
Ditanya bagaimana bila pemda masih memasukkan usulan pada April ini, Ramli enggan menjawabnya. “Ya, kan sudah tahu, paling lambat akhir Maret. Kalau Pak Menteri sendiri, maunya Mei tidak bisa lagi, karena kuota resmi sudah ditetapkan. Jadi kalau daerah masih memasukkan bulan ini (April), harus ada alasan yang tepat. Kalau karena disengaja, ya, kita tolak,” pungkasnya. (esy/jpnn)