Setly Kohdong, Ketua Komisi Satu DPRD Minsel mengatakan, pada dasarnya keputusan pemerintah pusat melakukan moratorium CPNS 2010 itu untuk kebaikan di daerah.
“Saya mendukung sikap bupati bersamaan dengan moratorium pemerintah pusat. Dengan begitu beban persoalan keuanganan deerah bisa berkurang dengan pembayaran gaji PNS,” ujarnya.
Lanjutnya, dengan dihentikan sementara penerimaan CPNS 2011, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi berapa banyak kebutuhan PNS yang ada di Minsel.
“Jika ini tidak dilakukan, maka menurut saya akan berdampak tidak baik dan PNS hanya akan bertumpuk pada SKPD saja. Jadi pemerataan jumlah PNS di Minsel harus dilakukan, mana yang kurang ditambah dari SKPD lain yang kelebihan,” ujarnya menjelaskan.
Lanjutnya lagi, saking banyaknya PNS di sejumlah SKPD sehingga sulit untuk bisa dikontrol, akibatnya sering terjadi berkeliaran di jam kerja.
Sementara dibandingkan dengan pegawai yang ada di kecamatan sangat minim, karena banyak yang tidak mau ditempatkan di kecamatan yang terpelosok atau pedesaan.
“Janji PNS siap ditempatkan di mana saja dalam bingkai negeri ini, tetapi pada kenyataanya tidak demikian yang terjadi sekarang, di kecamatan-kecamatan saja masih minim PNS, ada yang ditempatkan tetapi tidak betah,” ungkapnya.
Terpisah Jendry Mandey, Ketua Kerukunan Mahasiwa Pemerhati Minsel (KMP) mengatakan, moratorium yang diberlakukan sampai Tahun 2013, maka Pemkab Minsel harus bisa membuka lapangan kerja dibidang lain, sehingga tidak mencipatkan pengangguran berlebih.
“Untuk itu kami meminta Pemkab Minsel harus menciptakan solusi, sebab dengan dihentikan sementara penerimaan CPNS, lapangan kerja harus dibuka di bidang lain. Takutnya nanti makin banyak pengangguran di Minsel,” ucap Jenry.
Apalagi menurutnya, banyak mahasiwa asal Minsel di Unsrat, Unima, Ukit, maupun perguruan tinggi lainnya, yang tahun ini sudah hampir lulus, bahkan sudah lulus namun belum ada kerja.
“Jika mereka lulus nanti tentu banyak lapangan kerja yang mereka akan cari, satu diantaranya CPNS. Jika ini dihentikan, berarti harus ada lapangan kerja lain yang dibuka,” imbuhnya. Ref:vid/tribunnews manado