Pemerintah bakal menggelontorkan anggaran gaji pegawai negara sebesar Rp 215,7 triliun di 2012. Jumlah ini naik Rp 32,9 triliun (18%) dibandingkan tahun ini. Pemerintah pun dikritik terlalu boros.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, kenaikan anggaran gaji pegawai dalam APBN 2012 ini tidak efektif karena sampai sekarang kualitas pelayanan publik masih buruk.
“Hampir semua lembaga independen mengatakan jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) sudah terlalu besar. Pemerintah tidak melakukan relokasi pegawai jika ada penambahan lembaga baru. Kemenkeu sudah melakukan kebijakan moratorium PNS, tapi dalam anggaran justru ada kenaikan anggaran untuk PNS. Jadi ini tidak konsisten,” kata Enny dalam jumpa pers di Wisma Kodel, Kuningan, Jakarta, Kamis (18/8/2011).
Enny menilai reformasi birokrasi yang selama ini dijalankan oleh beberapa Kementerian/Lembaga tidak merubah signifikan kualitas pelayanan publik. “Pemerintah katanya ingin reformasi birokrasi, tapi yang dirasakan pelayanan publik pemerintah belum ada kenaikan signifikan,” tambahnya.
Karena itu, Enny menilai APBN 2012 tidak efisien meskipun anggaran belanja yang disediakan meningkat cukup tinggi dibanding tahun ini. “Ini ibarat kita punya uang banyak, belanjanya jadi masalah tidak efisien,” tanggap Enny.
Pemangkasan anggaran subsidi BBM di 2012 menjadi Rp 168,6 triliun dari Rp 195,3 triliun juga riskan karena tidak ada upaya atau strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM. dtc-espos