Rekrutmen kebutuhan pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Bitung untuk tahun 2012 untuk sementara ditunda penerimaannya. Sebab ini dipengaruhi oleh belanja pegawai yang membengkak ketimbang untuk porsi pelayanan publik.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Bitung, Ferdinand Tangkudung menuturkan, di pengeluaran anggaran 2011 Kota Bitung membelanjakan untuk pegawai sampai 61 persen.
“Buat kami ini sangat besar pengeluarannya. Maka kami pun akan ubah ke depan. Akan mengutamakan ke pelayanan publik,” ujarnya kepada Tribun Manado seusai mengikuti upacara Hari Teknologi Nasional di lapangan Gedung Wali Kota Bitung, Rabu (10/8/2011).
Melihat kondisi tersebut, ia pun menuturkan, akan segera membuat morotorium ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia bersama pemerintah kota (Pemko) Bitung untuk menunda penerimaan PNS di tahun mendatang.
“Kami sudah kaji kebijakannya. Jadi bukan asal sembarangan memutuskan,” tegas Ferdinand.
Alasan bijak memutuskan penundaan rekrut PNS disebabkan pemko akan mengutamakan belanja pelayanan publik untuk misalnya pembangunan sekolah, puskesmas, jalan raya, saluran air.
“Kita akan memaksimalkan peran PNS yang sudah ada. Supaya nanti tidak ada lagi PNS yang bekerja malas-malasan. Jam kerja jalan-jalan keluar. Kerjaan yang tidak jelas. Ini nanti yang kita akan ubah,” tegasnya.
Berdasarkan data yang diperoleh dari BKD Bitung, jumlah PNS di Kota Bitung per Juli 2011 telah mencapai total angka 4405 pegawai. Dari jumlah ini, belanja pegawai yang dikeluarkan sebesar 61 persen di ambil dari APBD, sisanya 39 persen untuk belanja pelayanan publik.
Sementara berdasar sumber Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran Kota Bitung masuk Daerah Belanja Pegawai Terboros mencapai angka 70 persen. Terancam bangkrut karena daerah tak mampu kontrol belanja pegawai, idealnya anggaran belanja pegawai itu 10 persen dari APBD.
Terpisah, pengamat politik dan pemerintahan Sulut, Mahyudin Damis menuturkan, kebijakan pemko menunda rekurt PNS adalah pilihan tepat. Sebab penggunaan APBD itu seharusnya untuk belanja infrastruktur.
“Harus direm. Lebih baik itu miskin struktur tapi kaya fungsi. Biar ramping tapi sehat jangan gendut tapi tidak sehat,” tuturnya.
Namun terlepas dari itu, pemko pun harus berpikir, berupaya keras dalam membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Jangan sampai para lulusan sekolah lanjutan tingkat atas sampai perguruan tinggi terbengkalai tidak tertampung daya serap kerjanya karena peluang kerja sebagai PNS sudah tertutup.
“Pemko harus bisa berikan kemudahan iklim investasi agar peluang lowongan kerja terbuka lebar. Jangan buat berbelit-belit para investor yang ingin menanamkan modalnya,” tegasnya. Ref : tribunnews