Sejumlah legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah menilai usulan moratorium atau penghentian sementara penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan tenaga honorer patut didukung sepenuhnya. Moratorium perlu dilakukan karena kondisi keuangan di kabupaten/kota cukup memprihatinkan.
Anggota Komisi A DPRD Jateng Abdul Aziz menyatakan, keuangan daerah rata-rata 60 hingga 70%-nya habis digunakan untuk gaji pegawai dan sisanya baru untuk pembangunan.
Kecilnya jumlah dana bagi pembangunan, lanjutnya, jika dibiarkan bisa sangat berbahaya bagi stabilitas sosial dan politik. Itu bisa terjadi karena alokasi untuk pembangunan dan fasilitas bagi masyarakat justru tidak terpenuhi.
“Usulan tersebut menjadi bagian konkrit dari langkah reformasi birokrasi yang selama ini digembar gemborkan. Jadi moratorium itu harus didukung,” terang politikus PPP itu.
Apalagi, lanjutnya, fakta di lapangan menunjukkan membengkaknya jumlah PNS tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. “Idealnya anggaran itu yang besar digunakan untuk pembangunan, tapi kondisi sekarang kan justru terbalik. Ini yang harus dirubah,” tandasnya.
Aziz mencontohkan, akibat jumlah PNS yang berlebihan sebanyak 11 kabupaten di Jateng pada tahun 2011 ini Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat tidak mencukupi untuk membayar gaji dan insentif daerah bagi pegawai.
Dampaknya, pemda harus nomboki gaji pegawai dengan mengambilkan dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing yang tentunya mengurangi porsi pembangunan.
Anggota Komisi A lainnya, Wahyudin Noor Aly menuturkan, seharusnya rekrutmen pegawai didasarkan pada kebutuhan dan bukan ajang pemenuhan janji politik.
“Saat ini paradigma menjadi PNS maka kehidupan pasti lebih terjamin harus dirubah terutama dikalangan anak muda, pelajar, dan mahasiswa. Jiwa berwirausaha harus ditingkatkan,” terang politikus PAN tersebut. ( Saptono Joko Sulistyo / CN33 / JBSM )-suara merdeka