Banyaknya usulan kebutuhan pegawai yang disodorkan daerah membuat pemerintah bingung. Pasalnya, meski setiap tahun diadakan penerimaan pegawai, usulan formasi pegawai di daerah tetap saja gemuk.
“Bingung juga saya, kok usulan daerah gemuk. Rata-rata usulannya ribuan pegawai,” ujar Deputi SDM bidang Aparatur Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Ramli Naibaho, Senin (16/5).
Dia mencontohkan usulan Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang mencapai 11.262 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya, maka usulan tersebut dinilai terlalu banyak.
“Usulan pegawai harus disesuaikan dengan jumlah penduduk dan kemampuan APBD. Normalnya satu pegawai melayani empat sampai enam masyarakat. Kalau pegawainya lebih banyak, mau kerja apa. Kan mubazir namanya,” katanya.
Diakuinya, usulan tersebut masih akan digodok lagi oleh Kemenpan-RB. Namun, hendaknya daerah ketika akan mengajukan usulan harus melakukan analisa sendiri.
“Jumlah kebutuhan pegawai yang diusulkan harusnya dianalisa dulu. Jangan karena dipikir masih akan digodok lagi, lantas pengajuannya besar-besar. Jangan juga berpikir, usulkan saja banyak biar jatah setelah dikurangi masih tetap besar. Itu salah, meski besar kalau memang sesuai tetap dikabulkan. Sebaliknya meski sedikit tapi kalau tidak sesuai, akan ditolak,” terangnya.
Gemuknya usulan kebutuhan pegawai ini, menurut Ramli, akan menambah waktu pembahasan kuota per daerah. Pasalnya, dalam penetapan kuota, pusat akan melakukan analisa ke daerah tentang berapa kebutuhan riilnya.
“Kalau usulannya banyak, waktu analisa juga panjang. Belum lagi kalau ada daerah yang bolak-balik ke pusat karena tidak puas dengan kuota yang ditetapkan, makin panjang urusannya,” tandasnya. (esy/jpnn)