Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan&RB) akan memprioritaskan penerimaan CPNS bidang hukum. Kebijakan ini terkait dengan program pemerintah dalam upaya mendukung pemberantasan korupsi. Sistem rekrutmennya tidak hanya ditangani satu instansi saja, melainkan dilaksanakan bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Penerimaan pegawai untuk penegak hukum menjadi prioritas utama sebagai bentuk dukungan untuk pemberantasan korupsi. Kalau bukan tahun ini dilaksanakan, paling lambat 2012,” kata Deputi SDM bidang Aparatur Kemenpan&RB Ramli Naibaho, Selasa (26/4).
Ramli juga menambahkan bahwa kebijakan ini sudah dilakukan pembahasan bersama dengan KPK untuk membentuk panitia bersama rekrutmen CPNS tersebut.”Jadi rekrutmennya ditangani bersama dan tidak ditangani satu instansi saja seperti yang terjadi selama ini,” ucapnya.
Penanganan bersama ini, untuk menghindari anggapan kalau penerimaan CPNS di bidang hukum berjalan tertutup dan tidak transparan. “Dengan rekrutmen yang transparan, diharapkan pegawai hukum yang dihasilkan benar-benar bisa menegakkan aturan hukum sehingga upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi bisa tercapai,” tandasnya. (esy/jpnn)