Pemerintah daerah maupun pusat diminta menghentikan pengangkatan pegawai yang tidak melalui jalur resmi. Sebab, rekrutmen dengan cara tersebut tidak akan menghasilkan pegawai berkualitas.
“Saya minta semua instansi baik pusat dan daerah tidak mengangkat tenaga honorer lagi. Sebab, tidak sesuai dengan program reformasi birokrasi. Jadi stop angkat pegawai yang tidak berkualitas,” tegas Mangindaan, Jumat (18/3).
Mantan Ketua Komisi II DPR itu berharap, setiap lembaga pemerintahan maupun negara menggunakan mekanisme pengadaan pegawai sesuai aturan. Diharapkan, pegawai hasil rekrutmen itu juga jelas kedudukannya serta memiliki standar kualitas dan penghasilan.
“Sampai saat ini masalah yang selalu terjadi adalah pemenuhan kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah. Di mana, usulan tambahan formasi dari masing-masing instansi untuk menambah pegawai jauh lebih besar dibandingkan tambahan formasi yang ditetapkan pemerintah karena terbatasnya ketersediaan anggaran,” tuturnya.
Sejauh ini, alasan rekrutmen pegawai honorer karena banyak pemda merasa sudah membangun rumah sakit dan sekolah namun tidak ada pegawainya. Padahal saat ini, pengangkatan tenaga honorer sudah dilarang.
Karenanya, Mangindaan bergarap Pemda untuk merekrut pegawai tidak tetap. “Diharapkan pegawai tidak tetap menjadi solusi strategis untuk memenuhi kekurangan tambahan formasi sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar penghasilannya berdasarkan ketersediaan alokasi anggaran pada masing-masing instansi pemerintah dengan tetap memperhatikan pendekatan kompetensi,” urainya.(Esy/jpnn)