Anggota Komisi I dari FPKS Syahfan Badri Sampurno berpendapat TNI perlu diwajibkan belanja alat utama sistem pertahanan (alutsista) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan industri strategis dalam negeri.
“Jangan sampai BUMN Strategis malah hidup segan mati tak mau, karena TNI lebih memilih impor dari pada memesan ke dalam negeri. Padahal, dari segi kemampuan, BUMN Strategis kita tidak kalah dibandingkan impor,” ujarnya, di Jakarta, Rabu (20/7).
Bahkan, sebenarnya, menurut Syahfan, BUMN seperti Krakatau Steel, PT PAL, dan PTDI cukup sering dipesan oleh luar negeri. Ini menunjukkan kualitas produk BUMN Indonesia cukup baik dan bisa bersaing di pasar international.
“Dengan diwajibkannya TNI memprioritaskan pengadaan alutsista sebesar-besarnya dari BUMN Strategis dalam negeri, terjadi simbiosis mutualisme antara TNI dan BUMN strategis,” ujarnya.
Ia mengatakan, dorongan ini diperlukan, agar prioritas pengembangan industri strategis dalam negeri dapat optimal dilakukan. Selain itu, hal ini dapat mempercepat kemandirian bangsa, khususnya dalam penyiapan alutsista.
Menurut Syahfan, di satu sisi TNI dapat mendapatkan alutsista sesuai yang diharapkan dengan cepat dan lebih murah, disisi lain BUMN Strategis dapat survive, bahkan memungkinkan untuk mengembangkan produknya dengan kemampuan SDM dan penguasaan teknologi yang semakin berkualitas.
Hal ini sejalan dengan program restrukturisasi BUMN-BUMN tersebut yang sekarang sedang collapse.
Badan Anggaran DPR-RI telah memutuskan utk memberikan anggaran pada PT Penataran Angkatan Laut (PT PAL) dan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dan beberapa BUMN lainnya dalam bentuk re-alokasi utang-utangnya menjadi Penyertaan Modal Negara (PNM), juga bantuan berupa fresh money khususnya kepada PT DI dan PT PAL.
“Saya menyambut baik, ini wujud keberpihakan pada pengembangan BUMN Strategis kita,” ungkap Syahfan.
Oleh karena itu restrukturisasi ini harus disinergikan dengan TNI selaku konsumen utama produk BUMN Strategis tersebut. TNI harus juga memberikan order ke mereka agar keberlangsungan hidupnya dapat dilanjutkan.
Selain itu, Syahfan juga mengingatkan direksi BUMN ini untuk memanfaatkan modal pemerintah ini dengan sebaik-baiknya bagi pengembangan industri stategis bangsa.
“Ini momentum penting dan kesempatan besar, BUMN jangan sampai malah menjadi manja. Harus dimanfaatkan benar untuk kemandirian bangsa. Jangan menyia-nyiapkan kepercayaan yang sudah diberikan,” demikian Syahfan. (Ant/MI/ICH)