Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) punya misi trategis dalam membantu kepala daerah serta menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram ,tertib dan teratur. Untuk mengoptimalkan peranan tersebut Kepala Seksi Ketentraman danKetertiban Umum (Kasi-Trantibun) Satpol PP Majene Muh Tarji mengusulkan agar ratusan Tenaga Bantu Operasional (TBO) satpol PP yang saat ini masih berstatus non PNS segera bisa diangkat secara khusus menjadi PNS Daerah.
“Tolong pak disampaikan ke pusat supaya semua Satpol PP di daerah dipikirkan dan bagaimana caranya mereka secepatnya dapat diangkat menjadi PNS, “saran Tarji di hadapan Edy SUharmanto Kasubdit Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP Direktorat Polisi Pamong Praja dan Linmas Ditjen Pum Kemendagri pada acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP di ruang pola bupati.
Menurut Tarji, kendala dihadapi Satpol PP saat bertugas di lapangan karena umumnya bukan PNS, padahal dalam aturan tentang ke pamongprajaan semua Satpol PP yang bertugas dilapangan harus PNS yang sudah pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Selain itu, kendala lain yang sering muncul adalah menyangkut Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) antara Satpol PP dan Kepolisian ketika bersama-sama bertugas melakukan pengamanan dilapangan. “Kewenagan ini juga perlu semakin jelas,”kata Tarji.
Menanggapi hal itu Edy Suharmanto menjelaskan tugas yang diemban antara Satpol PP PNS dan Non PNS adalah sama walaupun ada aturan yang menjelaskan bahwa Satpol PP yang ditugaskan dilapangan harus PNS dan pernah mengikuti Diklat. “Tidak ada pengecualian antara PNS dan yang tidak, karena semua Satpol PP bertugas berdasarkan SK bupati dan SK itu mempunyai dasar hukum,” terangnya.
Edy juga mengharapkan dalam melaksanakan tugas di lapangan senantiasa melakukan koordinasi kepada pimpinan termasuk kepada kepolisian daerah, sebab koordinasi yang baik akan menghindari Miskomunikasi antar kedua lembaga.”Saya kira kalau komunikasi terus dibangun persoalan dilapangan akan mampu diminimalkan,”ucap Edy. Ref : upeks