Tahun 2011 Kota Tomohon Akan Membuka Lowongan CPNS

By gladwin | September 7, 2011

Pemerintah Kota Tomohon tetap akan melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 2011. Ini akan dilakukan setelah turunnya petunjuk teknis tentang rekrutmen CPNS dari pemerintah pusat.

“Tomohon masih membutuhkan tambahan PNS, jadi rekrutmen tetap akan dilakukan. Prioritas utama adalah tenaga honorer daerah (honda) yang telah mengabdi selama 5 tahun terus menerus, dibuktikan dengan syarat administrasi yang nantinya akan diverifikasi, terutam penerimaan gaji yang bersumber dari APBD,” jelas Arnold Poli, Sekretaris Kota Tomohon, kepada Tribun Manado, Senin (5/9) lalu.

Soal moratorium dari pemerintah pusat, menurutnya tak efektif diberlakukan di Kota Tomohon, sebab daerah ini baru saja dimekarkan dari daerah induk Minahasa.

“Moratorium efektif diberlakukan untuk daerah yang telah berdiri lebih dari 10 tahun, karena rekrutmen PNS mengalami kenaikan 10 persen tiap tahunnya. Tomohon kan belum mencapai usia itu,” jelas mantan Asisten I Pemerintah Provinsi tersebut.

Apalagi kata Poli, belanja pegawai yang ada di Tomohon tak mencapai 50 persen dari total APBD. “Belanja pegawai setiap bulan mencapai sekitar Rp 11 Miliar, jadi total setahun sekitar Rp 133 Miliar. APBD Tomohon saat ini Rp 356 Miliar, jadi jika dipersentasekan jauh dibawah 50 persen,” katanya.

Di Tomohon sendiri tambah Poli, setiap tahunnya banyak pegawai terutama guru yang memasuki masa pensiun, sehingga harus diisi untuk mengantisipasi terjadinya kevakuman yang bisa berimbas pada menurunnya kualitas pendidikan karena minimnya tenaga pengajar.

“Untuk tahun ini saja ada sekitar 10 persen guru yang mungkin akan pensiun, ini harus diisi dengan melakukan rekrutmen baru,” terangnya.

Kendati demikian pemerintah kota, katanya tetap akan mengikuti semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Sebab, kebijakan yang dikeluarkan pasti telah dikaji matang sehingga tak merugikan daerah dan kepentingan masyarakat banyak.

Terpisah, Masna Pioh, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kota Tomohon mengungkapkan pada tahun ini telah diusulkan 580 kursi ke pemerintah pusat untuk diisi sesuai kebutuhan yang ada. “Sekarang masih menunggu persetujuan,” tukasnya. Ref : tribunnews