PT Pertamina (Persero) mengaku siap melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan.
Dalam Perpres tersebut, untuk pertama kali sampai dengan akhir 2013, Pertamina mendapat penugasan untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar gas berupa gas alam terkompresi (compressed natural gas/CNG).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral juga dapat menunjuk badan usaha lainnya dalam menyediakan dan mendistribusikana energi alternatif bahan bakar selain bensin atau solar itu.
“Untuk konversi sudah ada surat penunjukkan dari Menteri ESDM,” kata Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan di Jakarta, Senin 2 Juli 2012.
Karen menjelaskan bahwa Pertamina sudah melakukan tender penyediaan dan pendistribusian CNG. Saat ini, pihaknya sedang mempersiapkan izin dan lahan-lahan untuk mendistribusikan CNG.
Pertamina juga telah menyiapkan dana investasi untuk mengembangkan Bahan Bakar Gas (BBG). Dianggarkan dana hingga Rp2 triliun untuk membangun proyek infrastruktur CNG di tahun ini guna menyukseskan program konversi bahan bakar minyak (BBM) menjadi BBG.
Karen menjelaskan, investasi sebesar Rp2 triliun tersebut digunakan untuk membangun enam mother station, 21 daughter station, 84 CNG tube trailer, revitalisasi enam Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan satu SPBG online.
Dalam Perpres yang terdiri dari 24 pasal ini antara lain berisikan bahwa penyediaan dan pendistribusian BBG diperuntukkan bagi kendaraan bermotor untuk transportasi jalan berupa CNG. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dalam wilayah kesatuan NKRI.
Menteri ESDM menetapkan, ketersediaan alokasi dan mutu spesifikasi bahan bakar gas berupa CNG. Untuk mendorong penggunaan bahan bakar gas berupa CNG, pemerintah memberikan bantuan converter kit dan pemasangannya secara gratis kepada kendaraan bermotor angkutan penumpang umum. Pemberian bantuan converter kit ini hanya satu kali.
Penyediaan dan pemasangan converter kit dilaksanakan badan usaha melalui penugasan dari Menteri Perindustrian. Penugasan penyediaan dan pemasangannya dilaksanakan melalui penunjukkan langsung.
Penyediaan dan pemasangan converter kit dilakukan secara bertahap, di mana tahapannya ditetapkan Menteri Perindustrian setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. Ref:umi/Vivanews