Moratorium PNS rupanya merugikan Pemkot Tomohon. Pasalnya, hingga saat ini kota yang dimekarkan dari Kabupaten Minahasa tahun 2003 lalu ternyata masih kekurangan pegawai.
Hal ini diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak pada Sosialisasi Rancangan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian, Angka Kredit dan Peraturan Kepala BKN Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan PNS.
Sosialisasi yang dilaksanakan di Aula Lokon Boutique Resort dihadiri peserta utusan dari BKN Wilayah Regional XI yang meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara.Menurut Eman, saat ini Tomohon memiliki PNS sebanyak 3.318, terbagi atas tenaga teknis berjumlah 1.413, tenaga fungsional guru sebanyak 1.452 serta tenaga penyuluh sebanyak 64 orang.
“Jumlah ini masih kurang jika disesuaikan dengan kebutuhan,’’ ujar Eman. Menanggapi masalah ini, sejumlah elemen masyarakat Kota Bunga Tomohon meminta berharap kepada pemerintah pusat untuk meninjau kembali moratorium PNS.
“Kalau boleh hanya berlaku bagi daerah yang sudah lama. Sementara daerah baru seperti Kota Tomohon belum diberlakukan. Apalagi, sesuai data pembiayaan APBD untuk belanja pegawai hanya berada di kisaran 30 hingga 40 persen,’’tandas Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tomohon Tonnie Pandeirot. Ref:manadotoday