Info CPNS 2013 – Pemerintah menyatakan tidak akan jor-joran menerima pegawai negeri sipil (PNS) baru, seiring dicabutnya moratorium tahun ini. Penerimaan pegawai akan menyesuaikan kebutuhan setiap instansi.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan dalam dua tahun masa moratorium, sejumlah PNS telah pensiun. Maka dalam penerimaan tahun ini, bakal dihitung kebutuhan ideal tiap instansi setelah ada pengurangan pegawai.
“Kementerian Lembaga dan Pemda menyelesaikan analisa kebutuhan pegawai, termasuk analisa beban kerjanya. Kalau itu bisa diselesaikan baru dia diperkenankan untuk melakukan rekrutmen,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (25/1).
Pengajuan kebutuhan pegawai tiap instansi, lanjutnya, harus mendapat persetujuan tim reformasi birokrasi di bawah koordinasi Wakil Presiden Boediono. Tim reformasi birokrasi nanti menjadi pengawas internal terhadap pelaksanaan rekrutmen pascamoratorium.
Agus menegaskan dampak moratorium ini mampu menghemat anggaran negara cukup signifikan. Pasca moratorium ini diharapkan produktivitas tiap instansi meningkat. “Produktivitas meningkat, maksudnya pelayanan kepada masyarakat tetap prima,” kata Agus.
Menkeu percaya seluruh lembaga negara siap menerapkan pola rekrutmen pegawai serupa tahun ini. Karena itulah dia pun optimis pertumbuhan PNS maupun CPNS tidak akan tinggi. “Tahun ini (penerimaan PNS) mengarah ke zero growth,” tuturnya.
Pernyataan Agus berkebalikan dengan rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Kementerian yang bertugas mengatur penerimaan PNS itu sejak moratorium dicabut sudah ancang-ancang mengizinkan instansi negara merekrut banyak pegawai. Menteri PAN-RB Azwar Abubakar bahkan menyebutkan pemerintah membuka peluang untuk merekrut 60.000 PNS, termasuk profesi dokter dan perawat.
Moratorium merupakan kebijakan pemerintah supaya menertibkan jumlah PNS yang dinilai kelewat besar. Program penghentian sementara penerimaan CPNS ini resmi berakhir 31 Desember 2012.
Selama 16 bulan berjalan, kebijakan itu diklaim berhasil menghemat anggaran negara sekaligus mengubah perilaku penerimaan PNS yang acap serampangan. Pemerintah menyatakan jumlah abdi negara saat ini berkurang 200.000 orang, menjadi 4,5 juta pegawai di seluruh Indonesia. [noe/merdeka.com]