Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar beri arahan BUMN karya (konstruksi) untuk ikut serta dalam tender pembangunan Gedung DPR yang baru.
Meski pembangunan gedung baru itu belum ada perkembangan lanjutan karena pro dan kontra, namun Mustafa mendorong PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), dan PT PP (PTPP) harus bersiap-siap.
“Kita ingin, kalau jadi diteruskan (pembangunan Gedung Baru) BUMN ikut tender dan ikut memang. Mereka berpengalaman, sebagai developer dan konsultan. WIKA dan ADHI kemungkinan minat. PP juga,” katanya di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (8/4/2011).
Seperti diketahui, sampai saat ini pembangunan gedung baru untuk para wakil rakyat itu masih mengandung kontroversi. Bagaimana tidak, di saat kemiskinan masih merajalela, tiba-tiba DPR berniat membangun gedung mewah dengan biaya sekitar Rp1,6 triliun.
Standar gedung baru tersebut lebih dari sekedar ruang kerja namun dilengkapi dengan fasilitas mewah. Ketinggian gedung baru itu sudah direvisi menjadi 36 dari semula 27 lantai karena berubahnya luas total bangunan dari 120.000 m2 menjadi 161.000 m2.
Penambahan luas ini sehubungan dengan keinginan anggota DPR yang akan menambah staf ahlinya dari dua orang menjadi lima orang. Ditambah penambahan fasilitas lain, seperti ruang rapat kecil, kamar istirahat, KM/WC, dan ruang tamu. Ref : detik