Lowongan Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

By gladwin | July 13, 2018
WhatsAppShare
BERITA PENTING !
Ujian CPNS akan dilaksanakan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Latihan Ujian CAT CPNS Wajib dipelajari untuk persiapan TES CPNS nanti.
Ikuti Tryout CAT CPNS 2018, Info lengkap silakan -->> Klik Disini

Lowongan Kerja KPK - Informasicpnsbumn.com – Komisi Pemberantasan Korupsi- KPK adalah sebuah Lembaga Negara di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial

Lowongan Kerja KPK Terbaru

Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk mengisi posisi :

  • SEKRETARIS JENDERAL KPK

Tanggung Jawan dan Tugas Pokok:

  • Menyusun rumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan dukungan manajemen terhadap semua unit kerja di lingkungan KPK
  • Melaksanakan penyusunan perencanaan strategis, arah kebijakan umum, evaluasi dan pelaporan kinerja organisasi secara terkoordinasi, terintegrasi dan sinkronisasi
  • Melaksanakan pengembangan tugas, fungsi dan struktur organisasi, analisis jabatan, business process, standar operasi prosedur/ketatalaksanaan, serta analisis beban kerja organisasi secara terkoordinasi, terintegrasi dan sinkronisasi
  • Melaksanakan pelaporan kinerja dan keuangan KPK secara terkoordinasi, terintegrasi dan sinkronisasi
  • Melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM di lingkungan KPK
  • Melaksanakan tugas di bidang hukum (legislasi, regulasi, litigasi dan bantuan hukum) di lingkungan KPK
  • Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat (humas) di lingkungan KPK
  • Melaksanakan tugas di bidang umum (pengelolaan BMN, dukungan pelayanan teknis dan administratif, pengadaan barang/jasa serta kerumahtanggaan) KPK
  • Melaksanakan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya atas perintah Pimpinan KPK
  • Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal secara periodik dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Persyaratan Khusus pelamar yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) :

  • Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV, diutamakan S2/S3 bidang hukum, keuangan, manajemen.
  • Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 tahun.
  • Memiliki pengalaman terkait jabatan sekurang-kurangnya 7 tahun dalam bidang :
    • - Perencanaan dan pengambilan keputusan strategis di lingkungan Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kepala Daerah
    • - Pengelolaan di bidang organisasi pemerintahan/lembaga negara, keuangan negara dan sumber daya manusia/tenaga kerja.
  • Sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun.
  • Wajib mendapatkan ijin dari atasan yang berwenang apabila lulus seleksi sebagai Sekjen KPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi masing-masing.
  • Nilai prestasi kerja rata-rata baik dan tidak ada unsur yang bernilai buruk, kurang atau cukup dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan melampirkan Penilaian Prestasi Kerja PNS untuk tahun 2016 dan 2017 apabila lulus seleksi sebagai Sekjen KPK.
  • Telah melaporkan harta kekayaan (LHKPN) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khusus bagi Penyelenggara Negara.

Persyaratan Khusus pelamar yang berasal dari Non ASN (masyarakat umum) :

  • Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah S2.
  • Memiliki pengalaman kerja minimal 15 tahun dengan pengalaman manajerial minimal 10 tahun.
  • Memiliki pengalaman terkait jabatan sekurang-kurangnya 10 tahun dalam bidang :
    • - Perencanaan dan pengambilan keputusan strategis organisasi
    • - Pengelolaan di bidang organisasi/keuangan/hukum/kehumasan/sumber daya manusia/umum (minimal 2 bidang).
  • Memiliki pengalaman Jabatan sebagaimana point b dan c pada organisasi berskala nasional dan/atau multinasional.
  • Tidak pernah diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai PNS/TNI/POLRI.

Persyaratan Umum :

  • Warga Negara Indonesia (dibuktikan dengan KTP atau Paspor RI).
  • Usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada tanggal pelantikan.
  • Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku di KPK.
  • Dapat berkomunikasi aktif dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
  • Tidak menjadi pengurus partai politik dalam 5 tahun terakhir (dibuktikan dengan Surat Pernyataan tidak memiliki afiliasi dan atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon legislatif dari partai politik).
  • Sehat jasmani dan rohani yang akan dibuktikan dengan pemeriksaan kesehatan oleh Tim yang ditunjuk oleh KPK.
  • Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik.
  • Tidak terikat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke-3 dengan Pimpinan/Penasihat/Pegawai KPK.
  • Tidak terikat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke-3 dengan tersangka/terdakwa/terpidana Tindak Pidana Korupsi.
  • Tidak pernah terlibat masalah narkoba, pidana dan keuangan dan dihukum karena melakukan kejahatan dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
  • Menyerahkan tanda bukti lapor SPT/pelunasan kewajiban pajak.
  • Apabila diterima dalam jabatan, bersedia untuk tidak menjabat sebagai Komisaris atau direksi suatu perseroan, organisasi yayasan, pengawas atau pengurus koperasi dan jabatan profesi lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut, serta anggota maupun simpatisan aktif partai politik.
  • Apabila diterima dalam jabatan, bersedia untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan benturan kepentingan seperti kegiatan jual beli, konsultasi/jasa dan lain sebagainya.

Jadwal Seleksi :

  1. Pendaftaran via web : 14 Juli – 03 Agustus 2018
  2. Pengumuman hasil seleksi administrasi : 08 Agustus 2018
  3. Tes teknis : 11 – 12 Agustus 2018
  4. Pengumuman hasil tes teknis : 22 Agustus 2018
  5. Assessment Center, kesehatan dan jiwa : 25 – 27 Agustus 2018
  6. Wawancara dengan Pansel : 06 – 07 September 2018
  7. Pengumuman Lulus Seleksi Akhir : 24 September 2018

Pengiriman Lamaran

Bagi yang berminat dan memenuhi persyaratan, silakan melakukan pendaftaran secara online melalui laman berikut ini :

Catatan :

  • Proses rekrutmen dan seleksi seluruhnya dilakukan oleh Panitia Seleksi Sekjen KPK dan dibantu oleh konsultan independen.
  • Pendaftaran dilakukan secara online mulai tanggal 14 Juli s.d. 03 Agustus 2018 Pk. 23.59 WIB.
  • Pengumuman setiap tahapan seleksi calon Sekjen diumumkan kepada masyarakat melalui website https://jpt.kpk.go.id
  • Pelamar tidak diperkenankan menghubungi Panitia Seleksi dan Pihak KPK dalam kaitannya dengan proses seleksi. Jika terbukti, panitia berhak menggugurkan proses rekrutmen dan seleksi pelamar terkait.
  • Hanya pelamar yang lulus dalam setiap tahapan seleksi yang akan dipanggil oleh Panitia Seleksi untuk mengikuti proses selanjutnya.
  • Seluruh tahapan proses rekrutmen dan seleksi tidak dipungut biaya apapun. Apabila ada pihak yang berusaha meminta biaya/menjanjikan sesuatu/menawarkan bantuan atas proses rekrutmen dan seleksi dapat melapor ke: [email protected]
  • Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh semua pelamar selama proses rekrutmen dan seleksi ditanggung oleh pelamar.
  • Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk jabatan Sekretaris Jenderal KPK adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
  • Apabila di kemudian hari diketahui pelamar memberikan data/ keterangan tidak benar maka Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk jabatan Sekretaris Jenderal KPK berhak membatalkan hasil seleksi.

Info Lowongan Kerja KPK persembahan informasicpnsbumn.com ini semoga bermanfaat. Ayooo berantas KORUPSI…!

WhatsAppShare