Pemerintah Kota Depok berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan dispensasi moratorium penerimaan PNS kepada Depok. Pemkot Depok berkeinginan, di tahun 2012 bisa membuka keran penerimaan PNS. Sementara moratorium PNS akan berakhir memasuki tahun 2013, yang artinya semua pemda di Jabar baru boleh membuka lowongan PNS pada tahun 2013 mendatang.
Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Somad membeberkan, keinginan dispensasi moratorium PNS itu karena saat ini jumlah PNS di Pemkot Depok masih jauh dari angka ideal. “Untuk belanja pegawai di APBD adalah 40 persen. Itu untuk 15.000 PNS. Sementara di Depok baru ada 8.000 PNS. Masih kurang 7.000 PNS,” katanya kepada wartawan di sela-sela “Rapat Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Trantibmas di Jabar tahun 2011”, di Hotel Grand Aquilla, Selasa (11/10) siang.
Idris menuturkan, kekurangan terbanyak tenaga PNS ialah sebagai tenaga teknis. Minimnya tenaga teknis itulah yang membuat rawan penyelewengan. Dengan adanya tenaga teknis pun, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih maksimal.
Idris mencontohkan dengan kondisi di Kelurahan Cinere yang hanya ada dua PNS yaitu lurah dan sekretaris lurah. Sementara untuk mendukung kinerja kelurahan, lurahnya terpaksa mengambil tenaga sukarelawan (sukwan). Namun karena upah sukwan tidak dibiayai APBD, lurah harus mencari cara agar sukwan tetap bisa dibayar.
“Caranya, di kelurahan itu ada semacam kotak amal. Jadi jika ada masyarakat yang ingin pelayanan di kelurahan, bisa memberi uang melalui kotak amal tersebut. Uangnya nanti untuk menggaji sukwan. Memang sukarela tapi kan membuat warga tidak nyaman. Apalagi masyarakat Cinere adalah warga perkotaan, pejabat, pengusaha, dan lainnya sehingga kewibawaan pejabat menjadi rendah dengan cara-cara itu,” ujarnya.
Melalui dispensasi moratorium pns itu juga, Idris berharap masalah 22 warga yang merasa diperdaya BKD Pemkot Depok, bisa beres. Jika dispensasi moratorium itu diberikan, maka ke-22 orang itu akan bisa mengikuti tes seleksi PNS kembali di tahun 2012.
Idris juga berusaha meluruskan bahwa ke-22 orang tersebut belum tepat dinyatakan lulus sebagai PNS. “Soalnya tidak mendapat NIP (Nomor Induk Pegawai) dan mereka tidak termasuk dalam formasi. Memang lulus seleksi, tapi harus mengikuti pra-jabatan dulu, baru kemudian diangkat sebagai PNS. Namun bisa saja mereka dinyatakan tidak lolos karena ada kesalahan di BKD atau tekanan politis,” ujarnya. Ref:A-128/kur/pikiran rakyat