Khusus hasil tes CPNS Pemprov, Pemkab Kaur dan Pemkab Benteng kemarin sudah tuntas diskoring oleh pihak PPST (Pusat Penelitian Sains dan Teknologi) Universitas Indonesia (UI).
Sebelum LJK tes CPNS diskoring, terlebih dahulu LJK tersebut discaning yang dilaksanakan di PPST Fakultas Teknik UI.
Ternyata bukan hanya Pemprov Bengkulu, Pemkab Bengkulu Tengah dan Kaur yang memeriksa LJK di PPST UI, tetapi pihak PPST UI juga memeriksa LJK peserta tes CPNS dari Provinsi Kepulauan Riau.
Sekretaris Panitia Tes CPNS Pemprov Nana Sudjana melalui Tim Verifikasi Eris Tuffani SH mengungkapkan dengan telah selesainya perangkingan hasil tes CPNS Pemprov tidak ada lagi kendala bagi panitia tes CPNS untuk melaksanakan tahapan terakhir. Yaitu pengumuman hasil tes CPNS di media massa.
“Alhamdulillah skoring sudah selesai, kita pastikan Kamis nanti (16/12) hasil tes CPNS kita umumkan di media massa,” imbuhnya.
Projec Manager PPST UI M Thariq Manti mengatakan pihaknya menggunakan tiga alat scaning dengan kemampuan perjamnya dapat mescaning 5 ribu LJK yang dioperasikan oleh lima orang tenaga ahli.
Setelah LJK kita scaning, kita lanjutkan dengan skoring seluruh LJK. Saat skoring ini, barulah CD kunci jawaban itu kita buka dari segelnya.
Nilai tes CPNS peserta tes kita ketahui, lalu dirangking. Siapa peserta tes CPNS yang mendapat nilai tertinggi sesuai dengan jumlah formasi yang dibutuhkan, maka dia yang lulus,” terang M Thariq Manti.
Tak Akan Proses
Keinginan pemerintah agar penerimaan CPNS daerah bersih dari KKN, tampaknya tidak bisa terwujud sepenuhnya. Pasalnya sampai saat ini, masih banyak masalah yang mencuat terkait dengan seleksi CPNS 2010. Sebut saja masalah di Sumatera Barat yang disebut meluluskan CPNS ilegal (tidak mengikuti tes).
Kejadian ini, menurut Deputi SDM Bidang Aparatur Kementerian PAN & RB, Ramli Naibaho, disebabkan karena komitmen Pemda untuk menyelenggarakan seleksi CPNS yang transparan dan bebas KKN masih rendah.
Untuk penyelenggaraan penerimaan CPNS daerah, menjadi tanggung jawab pejabat pembina kepegawaian. Karena itu, pejabatnya harus punya komitmen kuat untuk menciptakan seleksi yang berkualitas dan bersih, tegas Ramli, yang dihubungi Selasa (14/12).
Di sisi lain, Ramli menyesalkan keberanian Pemda (Sumbar) meloloskan CPNS yang tidak ikut tes. Sebab katanya, dalam sosialisasi pemerintah pusat kepada seluruh Kepala BKD, sudah ditegaskan bahwa mulai tahun ini semua hasil tes CPNS harus dimasukkan ke BKN juga. Ini untuk meminimalisir terjadinya kecurangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Sudah kami wanti-wanti, jangan coba-coba mengusulkan CPNS yang ilegal. Kalaupun telah diusulkan BKD, tetap tidak akan dikeluarkan NIP-nya oleh BKN. Karena BKN tidak hanya melihat usulan BKD saja, tapi akan membandingkan dengan nilai tes yang dimasukkan oleh PTN sebagai pembuat soal sekaligus pemeriksa, pungkasnya.(esy/jpnn/641)-bengkulu express