Pemkab Mitra dipastikan diserbu ribuan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebab, Mitra merupakan salah satu daerah yang mendapat pengecualian moratorium dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB).
Harus diakui, kebijakan moratorium bisa menimbulkan ribuan pencari kerja. Apalagi, lulusan perguruan tinggi dan swasta senantiasa meningkat setiap tahun. Konsekuensinya, mereka tentu akan menyerbu daerah yang masih melakukan perekrutan CPNS, termasuk Mitra,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Mitra Phebe Punuindong SH, kemarin (Selasa, 23/8).
Lanjutnya, Pemkab Mitra akan berkonsultasi dengan KemenPan-RB dan BKD Sulut untuk mengantisipasi hal tersebut. Sebab, jika penerimaan CPNS dibanjiri pelamar, otomatis juga akan menelan anggaran yang lebih besar.
Pada tahun lalu, penerimaan CPNS diikuti sekira tiga ribuan pelamar. Kalau tahun ini membludak, maka diperlukan biaya yang lebih besar dalam proses seleksi dan penerimaan nantinya. Hal ini tentunya patut diperhatikan karena anggaran yang tersedia di BKDD Mitra sangat terbatas,” tukas Punuindong.
Punuindong mengungkapkan, ada beberapa solusi yang kemungkinan akan diambil Pemkab Mitra sebagai konsekuensi membludaknya pelamar. Misalnya, pembatasan pelamar sesuai nomor urut, atau kemungkinan merekrut CPNS yang merupakan putra daerah.
Semuanya akan dibahas lebih lanjut. Pastinya, kami tetap berpedoman pada Petunjuk Teknis (Juknis) yang diberikan KemenPan-RB. Solusi lain yang akan ditempuh yaitu transfer PNS dari daerah lain,” jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Mitra memastikan tetap merekrut CPNS pada tahun ini. Moratorium tidak berlaku karena belanja pegawai Pemkab Mitra hanya sekira 37 persen dari APBD. Selain itu, Pemkab Mitra masih kekurangan PNS terutama Guru dan tenaga kesehatan. Ref : manadopost