Sekretaris Daerah Kota Cimahi Encep Saepulloh mengatakan, saat ini Pemkot Cimahi masih mengkaji dan menyusun setiap kebutuhan kepegawaian yang akan diusulkan ke pemerintah pusat.
“Kami masih mengumpulkan kebutuhan dan kualifikasi yang akan diusulkan, karena dari Kemen PAN juga belum ada arahan lanjutan untuk penerimaan tahun ini. Kami masih menunggu kabar,” ungkapnya, di Cimahi, Kamis (7/7).
Layaknya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), kata dia, kuota CPNS yang diajukan belum tentu sesuai dengan hasil keputusan akhir. Penentuan diterima atau tidaknya usulan setiap daerah, tentu merupakan wewenang pemerintah pusat.
Kebutuhan kepegawaian, Encep menjelaskan, didasarkan pada kebutuhan Kota Cimahi atas berbagai aspek. Selain masa akhir jabatan, mutasi, serta aturan lainnya, ada beberapa perkembangan kedinasan yang juga mempengaruhi kebutuhan kepegawaian.
“Tahun ini, Kota Cimahi baru saja memisahkan Dinas Ketenagakerjaan dengan Dinas Kependudukan, yang awalnya di bawah satu kedinasan. Di salah satu dinas tersebut tentu saja ada yang mengalami kekurangan pegawai,” tutur Encep.
Belum lagi, kata dia, jika Dinas Kependudukan yang mengalami kondisi kekurangan personil tersebut. Program percepatan KTP elektronik (e-KTP) tentu membutuhkan banyak pegawai.
Sementara aturan baru juga ikut terpicu untuk dilakukan penyesuaian antara kebutuhan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan jumlah pegawai. Ia menyontohkan, ketentuan baru tentang Puskesmas yang harus melibatkan posisi apoteker harus mempertimbangkan perekrutan baru.
Encep menambahkan, kebutuhan tahun 2011-2012 juga merupakan hasil analisa jabatan yang dilakukan oleh tim dari Universitas Padjadjaran pada tahun lalu. Oleh karena itu, tahun penerimaan 2010-2011 ditiadakan. “Tahun kemarin belum ada penerimaan karena kita fokus pada penataan SKPD yang kelebihan pegawai,” tuturnya.
Setelah mendapatkan hasil kajian Tim Unpad itu, Encep melanjutkan, juga telah menangani hasil evaluasi analisa jabatan tersebut. Salah satu contoh, PNS yang terhitung berlebih di Dinas Perhubungan didistribusikan ke kedinasan lain. (A-196/das)***-pikiran rakyat