Tak kurang dari 30 warga Kabupaten Batubara berunjuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Utara menuntut kejelasan proses penerimaan calon pegawai negeri sipil di Batubara, Senin (21/3/2011).
Mereka memrotes adanya perbedaan data kelulusan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2011 antara pengumuman resmi pemerintah Kabupaten Batubara dan situs milik Universitas Indonesia .
Pengunjuk rasa yang mengatasnamakan diri Korban Kecurangan Penerimaan CPNS Kabupaten Batubara itu menuntut agar dipertemukan langsung dengan Wakil Gubernur Sumut, Gatot Pudjo Nugroho.
Setelah sekitar satu jam berorasi, mereka ditemui Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut Idris Syah dan Kepala Bidang Pengadaan dan Pembinaan BKD Sumut Pandapotan Siregar.
Dalam dialog tersebut, koordinator pengunjuk rasa Irwan Manik menjelaskan, dalam pengumunan situs resmi Universitas Indonesia disebutkan, para pengunjuk rasa semestinya lolos tes seleksi bila dilihat dari nilai dan rangkingnya.
“Akan tetapi, pengumunan resmi Pemerintah Kabupaten Barubara menunjukkan, 271 pelamar CPNS yang dinyatakan lulus oleh UI, tetapi dinyatakan tidak lulus oleh Pemerintah Kabupaten Batubara,” ujar Irwan.
UI merupakan pihak yang membantu mengevaluasi dan memberi nilai hasil ujian seleksi CPNS di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Batubara.
Belina Ayani, salah satu pengunjuk rasa, menambahkan, dalam tes seleksi tersebut terdapat banyak kejanggalan. Salah satunya, banyak pelamar yang tidak ikut ujian seleksi tetapi dinyatakan lulus dan menjadi CPNS.
Pengunjukrasa menduga terdapat rekayasa seperti pengisian lembar jawaban komputer (LKJ) yang dilakukan di luar ujian seleksi CPNS. “Untuk itu, kami meminta Pemerintah Provinsi Sumut membantu mengusutnya,” kata Natanael, pengunjuk rasa.
Pandapotan menjelaskan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk menyelesaikan masalah ini. Alasannya, proses kelulusan CPNS menjadi wewenang pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Akan tetapi, dia berjanji akan melaporkan hal ini ke Pemerintah Pusat.
Setelah berdialog dengan pejabat BKD Sumut, pengunjuk rasa mendatanagi Gedung DPRD Sumut. Di sana mereka ditemui Ketua Komisi A DPRD Sumut Hasbullah Hadi dan mendapatkan jawaban serupa dengan jawaban Pandapotan. Ref : kompas