Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengaku selektif dalam menerbitkan setiap Nomor Induk Pegawai (NIP). Hal ini menanggapi adanya pengaduan dari beberapa kabupaten/kota terkait penerbitan NIP PNS.
“Dua hari lalu, kami menerima kunjungan DPRD Kabupaten Pekalongan. Mereka menyampaikan pengaduan Forum Guru Swasta Pekalongan tentang adanya guru honorer sekolah swasta di lingkungan Departemen Agama dalam Database 2005 dapat diangkat menjadi CPNS,” ungkap Kabag Humas BKN, Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Jumat (8/4).
Lanjutnya, mereka mempertanyakan, kenapa guru honorer swasta bisa diangkat CPNS bahkan sudah mendapatkan NIP. Namun setelah kasus ini ditelusur, penerbitan NIP sudah sesuai. Sebab berdasarkan bukti-bukti berkas yang diterima BKN, guru honorer tersebut memang bekerja di instansi pemerintah. “Jadi prosedur penerbitan NIP, setelah diusulan BKD, masih ada proses verifikasi lagi oleh BKN. Semuanya diperiksa secara detil. Kalau sudah beres baru diterbitkan NIPnya,” terangnya.
Meski demikian, Tumpak mengatakan, bila memang ada laporan disertai data dan bukti otentik dari lembaga resmi, BKN akan menindaklanjutinya. Apabila dalam pemeriksaaan terbukti ada pemalsuan dokumen, BKN akan membatalkan NIP yang sudah diterbitkan. “Sebagai lembaga yang mengeluarkan NIP, BKN tidak saklek kok. Asal ada bukti akurat, akan kita proses lanjut,” tandasnya. (esy/jpnn)