Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) EE Mangindaan mengatakan SDM aparatur harus lebih kerja keras lagi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Pasalnya, hingga saat ini opini masyarakat terhadap SDM aparatur masih cenderung negatif. Itu tercermin lewat berbagai ekspresi seperti demonstrasi, opini media massa maupun melalui keluhan-keluhan lewat surat yang berpandangan bahwa aparatur negara kurang responsif, lambat bekerja, berbelit-belit, banyak KKN, kurang disiplin, dan lain sebagainya.
“Banyak sekali opini jelek terkait kinerja SDM aparatur. Apalagi masih ditemukan sistem seleksi (baik CPNS maupun kompetensi jabatan) yang tidak transparan, objektif, dan bebas KKN,” ungkap Mangindaan saat dihubungi JPNN, Minggu (2/1).
Hal tersebut, terang mantan gubernur Sulut ini, mengakibatkan kinerja SDM aparatur belum optimal sesuai tujuan organisasi seperti rendahnya kualitas kinerja, target kuantitas yang tidak tercapai, tidak efisiennya pembiayaan, serta waktu yang tidak produktif.
Disebutkannya lagi, tidak proporsionalnya distribusi SDM aparatur mengakibatkan terjadi kelebihan tenaga pada unit organisasi tertentu. Sementara di daerah tertentu terdapat kekurangan SDM aparatur yang berkualitas untuk mengisi pegawai baru. Sedangkan daerah lainnya khususnya perkotaan terdapat kelebihan SDM aparatur yang berkualitas.
“Mobilisasi SDM aparatur sebagai perekat NKRI seperti di TNI/Polri sulit diterapkan. Ini karena politisasi SDM aparatur yang masih berlangsung terutama di instansi tertentu dan di daerah,” pungkasnya. (esy/jpnn)