Rancangan PP (RPP) BUMN berbentuk persero menjadi perusahaan publik masih dalam pembahasan antara Kementerian BUMN sebagai inisiator dan Kementerian Keuangan sebagai regulator.
Diperkirakan, PP nonlisted public company (NLPC) tersebut baru efektif pada tahun depan. Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Kementerian BUMN selaku pemegang saham PT Pertamina (Persero) untuk mempercepat PP BUMN menjadi NLPC.
Tujuannya, agar rencana Pertamina yang sudah tertunda tersebut bisa segera terealisasi guna memperbaiki kinerja perseroan ke depan dan bisa menjadi perusahaan migas kelas dunia.
“Kami minta Kementerian BUMN mempercepat selesainya rancangan PP BUMN menjadi NLPC,” tandas Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartato, di Jakarta, kemarin.
Diketahui, PT Pertamina (Persero) menargetkan audit laporan keuangan 2010 bisa rampung selambat-lambatnya pada April 2011. Dengan demikian, perusahaan minyak dan gas (migas) pelat merah tersebut bisa segera mengubah statusnya dari perusahaan tertutup menjadi nonlisted public company (NLPC).
“Untuk menjadi NLPC, kita harus selesaikan laporan keuangan audited 2010 pada Maret-April 2011,” kata Vice President Communication PT Pertamina Persero Mochamad Harun di Jakarta, kemarin.(J Erna/Koran SI/ade)-okezone