Kepala Dinas Pendidikan Nunukan Nizaruddin mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mengembalikan para guru ke sekolah- sekolah, sesuai dengan surat keputusan (SK) penempatannya saat diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Mutasi guru ini rencananya direalisasikan bulan depan.
Di Kabupaten Nunukan, terjadi kekurangan guru di sejumlah sekolah di pedalaman salah satunya disebabkan hijrahnya para guru ke sejumlah sekolah di kawasan perkotaan seperti Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik.
Belum bertugas sesuai formasinya saat mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), para oknum guru ini sudah meminta pindah hanya dengan berbekal memo dari pejabat tinggi di daerah ini pada masa lalu.
Hal inilah yang menyebabkan formasi penempatan guru yang sudah diajukan Dinas Pendidikan Nunukan menjadi kacau, sehingga setiap tahun dalam seleksi CPNS formasi guru di pedalaman hampir selalu diajukan.
Nizaruddin mengatakan, tak sedikit guru bahkan yang belum mengikuti LPJ sudah pindah mengajar hanya dengan berbekal memo pejabat. “Memang hebat betul mereka. Belum LPJ sudah pindah hanya dengan memo. Bahkan usulan pemindahannya belum ada, mereka sudah pindah ke sekolah yang dikehendakinya,” ujarnya.
Akibatnya guru menjadi tidak tertib administrasi. Mengajar di kota, sementara gaji harus mengambil ke pedalaman.
Menurutnya, jika mengacu pada pernyataan yang ditandatangani setiap CPNS saat mengikuti seleksi, mereka baru bisa mengajukan usulan pindah setelah 10 tahun bertugas. Permintaan pindah itupun hanya menjadi pertimbangan, belum tentu disetujui.
“Makanya tidak tertutup kemungkinan guru akan dikembalikan sesuai SK awal. Tentu ada pertimbangan juga seperti di Krayan agak sulit memang kalau si A dengan agama ini ditempatkan di Binuang atau Pa’ Padi. Nanti dua atau tiga tahun ada keluhan. Alasannya setahun paling dua kali sholat Jumat. Susah lagi kita. Makanya saya sarankan supaya betah menikah saja di sana,” ujarnya. Ref:tribun kaltim