Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun ini tidak membuka lowongan calon pegawai negeri sipil karena pembiayaan belanja pegawai terlalu besar.
Ketua Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunung Kidul Imam Taufik, Rabu (17/8) mengatakan pemerintah kabupaten dan DPRD telah sepakat untuk tidak menambah calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2011.
Keputusan itu, kata dia juga mengikuti pemberlakukan moratorium atau penghentian sementara penerimaan CPNS oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) belum lama ini. “Beban anggaran daerah terlampau besar untuk membiayai belanja pegawai, sehingga pemkab sudah putuskan untuk tidak menerima CPNS pada tahun ini,” katanya.
Menurut dia, tahun ini alokasi anggaran untuk keperluan belanja pegawai mencapai Rp600 miliar dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp850 miliar. Dengan begitu, kata dia, alokasi anggaran untuk belanja pegawai mencapai 60 persen lebih dari seluruh ABPD Gunung Kidul.
Ia mengatakan salah satu beban daerah adalah pengangkatan 3.000 pegawai honorer menjadi PNS pada 2011. “Jika penerimaan PNS tetap dilanjutkan, maka daerah akan semakin berat, karena anggaran daerah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang lain, seperti pelayanan masyarakat,” katanya.
Menurut dia, penghentian penerimaan CPNS ini karena beberapa pertimbangan, di antaranya komposisi PNS yang belum efektif. “Jumlah PNS di kabupaten ini terlalu banyak, sehingga tidak efektif jika dilakukan penambahan,” katanya.
Sebagai perbandingan, kata dia, dari hasil studi banding anggota DPRD Gunung Kidul ke Balikpapan, di daerah itu hanya memiliki 8.000 PNS dengan kinerja daerah lebih efektif. Sedangkan di Gunung Kidul terdapat sebanyak 12.600 PNS yang tersebar di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sehingga tidak perlu menambah CPNS. (Ant/OL-04)