Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan menegaskan perekrutan PNS mendatang bakal dilakukan secara lebih selektif. Hal ini ditujukan untuk menjawab salah satu alternatif guna menghindari pembengkakkan APBN. Alternatif tersebut adalah melakukan pensiun dini atau tidak.
“Itu sudah kita bicarakan dengan Menteri Keuangan. Selektif dan kita kurangi, isitilahnya bukan kuota, tapi formasi sehingga bisa menjawab perlu dipensiun dini atau tidak,” ungkap Mangindaan saat ditemui di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Jumat (24/6/2011).
Mangindaan mengatakan ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan untuk menghindari pembengkakkan APBN terkait perekrutan PNS. Salah satu alternatif yang dia setujui adalah pensiun dini. Alternatif itu, menurut Mangindaan, hingga saat ini masih dalam tahap pengkajian di Kementerian yang dipimpinnya.
“Itu yang sedang kita garap kita kaji, gimana jalan keluarnya,” katanya.
Tapi PNS kan jarang ada pensiun dini? “Iya memang jarang, makanya beliau (Menteri Keuangan) punya statement itu (pensiun dini) salah satu alternatif. Mana mau seenaknya kita disuruh pensiun dini dan sebagainya,” tegas Mangindaan.
Selain itu, untuk mengimbangi jumlah PNS yang masuk sesuai dengan yang akan pensiun, Mangindaan mengaku pihaknya menahan agar rekrutmen tidak terlalu besar. Sejauh ini pun Mangindaan mengatakan perbandingan yang masuk dan keluar relatif sama.
“Cuma saya diminta selesaikan honorer itu. Itu menjadi besar,” katanya.
“Mudah-mudahan ini (tahun) terakhir,” imbuh Mangindaan saat disinggung bahwa masih banyak daerah yang mengangkat honorer padahal kebijakan itu sudah dihentikan sejak 2006 lalu. Ref : tribunnews