Info CPNS 2015 – Belum tuntas pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS 2014, pemerintah tampaknya akan kembali membuka pendaftaran CPNS untuk tahun 2015 mendatang. Anda yang belum lolos dalam seleksi penerimaan CPNS 2014 tapi masih ingin mengabdi kepada NKRI wajib memperhatikan info berikut ini…
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) berencana membuka kembali lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 100 ribu orang di 2015 sesuai roadmap lima tahun ke depan. Namun jumlah penerimaan CPNS tahun depan tergantung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Wakil Menteri PAN RB, Eko Prasodjo telah merencanakan penambahan PNS sekira 100 ribu orang di tahun depan. Jumlah ini masih sama dengan kuota PNS tahun ini.
“Buka lowongan CPNS di 2015 kurang lebih jumlahnya sama dengan tahun ini sebanyak 100 ribu orang. Sebagian untuk PNS dan sebagian lagi berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ujar dia saat ditemui di Jakarta pada Rabu (8/10/2014).
Dia menjelaskan, sebelum membuka rekrutmen CPNS menjelang akhir tahun, Kemenpan RB terlebih dulu menerima usulan kebutuhan PNS dari Kementerian/Lembaga di tingkat pusat maupun daerah setiap bulan April. Siklus selanjutnya, pemerintah memfinalkan usulan secara bertahap hingga akhirnya pembagian formasi CPNS sampai Oktober.
Sementara terkait 40 pemerintah daerah (pemda) yang membatalkan perekrutan CPNS sebanyak 20 ribu orang tahun ini, Eko mengaku belum sepenuhnya dapat dialihkan pada tahun depan. Ini menyangkut kebutuhan masing-masing Kementerian/Lembaga atau pemda.
“Sangat tergantung apakah daerah atau Kementerian yang bersangkutan masih membutuhan (PNS) atau nggak. Kemudian kita juga perlu melihat ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” jelasnya.
Eko mengaku, kuota rekrutmen CPNS tahun depan sepenuhnya tergantung Presiden Jokowi. Pasalnya penetapan jumlah penerimaan CPNS harus sesuai dengan kemampuan kas negara.
“Kita kan belum tahu apakah Pak Jokowi akan mengeluarkan kebijakan pengurangan belanja pegawai atau tidak,” tambah Eko.