Pihak Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) atau Pemantau Birokrasi dan Pelayanan Publik Indonesia mengadukan kepada Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) soal dugaan terjadinya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dalam perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan.
“Dari aduan publik yang kami terima bahwa telah terjadi motif suap dalam proses rekrutmen CPNS di Kabupaten Muba,” kata Nova Andika ME, Ketua IBSW di Jakarta, kemarin, seusai diterima pihak Kemenpan dan RB yang diwakili Dra Siti Nurhayati MM (Asisten Deputi SDM Aparatur) dan Diah Faras (Kepala Bidang Rekrutmen).
Beberapa CPNS yang ditemui mengaku diminta menyediakan uang Rp 50 juta sampai Rp 150 juta tergantung apakah memiliki koneksi atau tidak di Pemkab Muba. Jika dalam satu periode penerimaan terdapat 500 pegawai saja yang diterima, artinya uang suap yang diterima bisa mencapai miliaran rupiah.
Nova menyebutkan beberapa nama CPNS yang diduga bermasalah terkait dengan KKN. Di antaranya adalah AA (nomor urut 221) yang merupakan anak kandung seorang anggota DPRD Muba. Kemudian SEI (nomor urut 247), anak kandung Kepala Badan Kepegawaian Daerah Diklat Muba. Kemudian Lis (nomor urut 256), adik kandung MZ, mantan Camat Bayu Lencir, orang kepercayaan Bupati Muba.
Nama lain yang diduga bermasalah adalah DNA (nomor urut 262), istri Kabag Protokol Pemkab Muba R. Selanjutnya IL (nomor urut 314), istri H yang merupakan ajudan istri Bupati Muba.
Nova menjelaskan, dari laporan yang disampaikan itu, pihak Kemenpan dan RB akan segera menerjunkan tim verifikasi dan evaluasi serta melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) setempat guna menindaklanjuti temuan dan sikap IBSW tersebut.
IBSW sendiri diminta untuk menyoroti kiprah kalangan Universitas dan Rektorat kampus yang disinergikan dalam proses rekrutmen CPNS. Terutama kampus Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, kalangan rektorat dan divisi-divisi intern kampus yang terkait dalam proses penerimaan CPNS di lingkungan Kabupaten Muba.
“Jika didapati kecurangan dan unsur KKN dalam rekrutmen CPNS Kabupaten Muba, maka Kemenpan dan RB akan membatalkan seluruh hasil seleksi CPNS Kabupaten Muba,” kata Nova menegaskan. Untuk itu, IBSW diminta untuk melengkapi berkas dan data pendukung. (Dwi Putro AA) -suara karya