Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sarolangun tetap mengganggarkan alokasi dana yang akan digunakan untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2011.
Hal itu dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Kabupaten Sarolangun Sudirman, kemarin (15/2). Menurutnya, anggaran untuk penerimaan CPNSD 2011 berkisar Rp 150 juta.
“Namun untuk tahap penerimaan masih dalam pembahasan, menunggu hasil pemetaan jumlah PNS yang ada,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Bidang Formasi dan Penempatan Badan Kepegawaian Daerah Sarolangun M Tamim, menjelaskan, dalam penerimaan pegawai pihaknya memang memerlukan pemetaan terlebih dahulu terhadap jumlah kebutuhan PNS.
“Dalam penentuan formasi kami melibatkan tenaga konsultan untuk mengetahui jumlah kebutuhan PNS untuk menentukan formasi penerimaan CPNS,” terangnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Administrasi dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah Sarolangun, Husein Fahlevie Syam, juga mengatakan hal yang senada. Sebelum mengajukan tambahan formasi pegawai negeri tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Sarolangun harus melakukan pemetaan kebutuhan jumlah pegawai sesuai dengan penempatan.
“Ini untuk mengetahui secara pasti apakah memang pantas pemerintah membuka penerimaan pegawai baru atau tidak. Jika hal ini tidak dilakukan, sementara pemetaan kebutuhan pegawai belum dilakukan, maka penggunaan keuangan daerah untuk membayar gaji akan lebih besar dari belanja modal,” tukasnya.
Meski tidak secara rinci, Husien mengatakan, selama ini telah terjadi rekrutmen pegawai dengan tugas yang tidak begitu jelas, sehingga membebani keuangan daerah.
“Ini terbukti adanya penumpukan pegawai, khususnya untuk formasi guru di Kecamatan Sarolangun saat ini,” katanya, singkat.
Dia mencontohkan di Badan Kepegawaian Nasional, meskipun jumlah pegawai sedikit, namun secara keseluruhan dia menilai lembaga tersebut mampu melaksanakan fungsi secara baik.
“Ini menggambarkan penggunaan keuangan yang efisien dan efektif. Artinya, walaupun dari sisi jumlah pegawai mereka sedikit, tapi seluruhnya mampu melaksanakan tugas secara profesional. Sehingga tugas yang dibebankan terlaksana dengan baik, tanpa harus membebankan keuangan negara secara berlebihan,” pungkasnya. (*) Ref : www.jambi-independent.co.id