Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menunggu laporan PLN terkait rencana menghapus batas kenaikan tarif (capping) listrik untuk industri. Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar mengaku belum bisa menjelaskan soal ini. “Belum. Mereka sedang melakukan itu. Kita tunggu saja, mungkin hari Jumat ada kabar. Saya berharap,” katanya, Rabu (19/1), di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menteri Perindustrian MS Hidayat juga meminta PT PLN (Persero) tidak menghapus batas kenaikan tarif (capping) listrik bagi kalangan industri secara mendadak. “Penghapusan capping memang penting untuk menghapuskan disparitas, tapi memang tidak bisa mendadak seperti ini,” kata Hidayat.
Saat ini pemerintah bisa tetap meneruskan pemberlakuan capping selama satu tahu ke depan. Pada saat yang sama, pemerintah diminta mensosialisasikan rencana penghapusan capping kepada kalangan industri. “Kemudian tahun depan disparitas itu dihilangkan. Kalau itu dilakukan, saya ikut mempertanggungjawabkannya,” kata Hidayat.
Jika capping tersebut tidak jadi dihapus, maka PLN membutuhkan dana sekitar Rp 1,8 triliun. Oleh karena itu, saat ini tidak tertutup kemungkinan melakukan alternatif lain untuk menutup kebutuhan dana tersebut.
“Memang ada masalah mengenai pembiayaan di PLN. Kami sudah hitung sekitar Rp 1,8 triliun. Namun itu bisa disikapi secara korporasi. Makanya, sekarang yang mesti memutuskan adalah Menteri BUMN bersama dengan Menteri ESDM dan PLN,” kata Hidayat. Ref : tempo interaktif