Waduh, DPR Setuju Kuota CPNS Dikurangi

By gladwin | April 25, 2011
WhatsAppShare
HOT INFO !
Ujian CPNS akan dilaksanakan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Latihan Ujian CAT CPNS Wajib dipelajari untuk persiapan TES CPNS nanti.
Dapatkan Kisi Kisi Soal CAT CPNS, Info lengkap silakan --->> Klik Disini

Rencana pemerintah untuk mengurangi kuota CPNS baik di instansi pusat maupun daerah, mendapat persetujuan DPR RI. Wakil rakyat di Senayan setuju jika pengurangan CPNS itu memang bertujuan untuk mengurangi beban negara karena selama ini APBN/APBD banyak tersita untuk sektor belanja pegawai.

“Kalau tujuan pemerintah ingin melakukan efisiensi anggaran, kami pasti setuju jika mulai tahun ini kuota CPNS dikurangi,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo yang dihubungi JPNN, Minggu (24/4).

Hanya saja, kata Ganjar, sebelum melakukan pengurangan kuota, pemerintah diminta untuk berhitung dengan cermat. Sebab, masih banyak masalah honorer yang butuh penyelesaian.

“Kalau kuota CPNS mulai tahun ini dikurangi karena hanya mengisi kuota PNS yang pensiun, meninggal, dipecat, dan lain-lain, bagaimana dengan honorer? Apa pemerintah tidak memikirkan nasib honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun itu,” ujarnya.

Dia menegaskan, bila pemerintah tidak mencarikan solusi untuk menuntaskan masalah honorer, Komisi II DPR RI tidak akan mengabulkan usulan tersebut. “Kami akan setuju dengan catatan masalah honorer tuntas. Kalau masih ada masalah, pengurangan kuota tidak akan kami setujui,” ucapnya.

Sebelumnya Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Ramli Naibaho mengatakan, mulai tahun ini kuota CPNS akan dikurangi. Jika tahun lalu, kuotanya masih 300 ribu lebih, tahun ini yang diusulkan maksimal 250 ribu. Dan pada 2012, tinggal 150 ribu orang.

Pengurangan kuota ini disesuaikan dengan kursi PNS yang tiap tahunnya kosong karena ada yang meninggal, mutasi, dipecat, berhenti, atau pensiun, yang jumlahnya sekitar 150 ribu. Harapannya, dengan pengurangan jumlah PNS, maka anggaran belanja pegawai bisa dikurangi. Dengan demikian pemerintah daerah akan lebih memusatkan anggarannya untuk pembangunan infrastruktur. (esy/jpnn)

WhatsAppShare