Tidak Lulus CPNS Maluku, Warga Mengamuk

By gladwin | January 1, 2011
WhatsAppShare
BERITA PENTING !
Ujian CPNS akan dilaksanakan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Latihan Ujian CAT CPNS Wajib dipelajari untuk persiapan TES CPNS nanti.
Ikuti Tryout CAT CPNS 2017, Info lengkap silakan -->> Klik Disini

Kisruh soal pengumuman hasil tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Provinsi Maluku terus berlangsung. Sekitar 50 warga adat dari marga Rettob, Jumat (31/12), mengamuk di Kantor DPRD Maluku Tenggara (Malra), usai sidang paripurna penetapan APBD 2011.

Awalnya, warga berunjuk rasa di Kantor DPRD dengan harapan bisa menemui Bupati Andrea Rentanubun dan anggota DPRD, terkait pembukaan sasi adat (penyegelan kantor-kantor dinas dan badan milik Pemkab Malra) serta pengumuman hasil CPNS.

Karena bupati dan pimpinan dewan tidak bersedia menemui pendemo, massa kemudian merangsek masuk ke dalam ruangan sidang. Mereka mengamuk, serta membanting meja, kursi, dan perabot lainnya milik anggota dewan, di ruangan sidang utama.

Sejumlah anggota dewan yang menyaksikan aksi warga ini tidak bisa berbuat banyak. Warga makin  marah ketika mengetahui  Bupati sudah meninggalkan kantor DPRD.

Kemarahan warga ini terkait hasil pengumuman tes CPNS Daerah Kabupaten Malra yang diumumkan pada Rabu (29/12) serta pembukaan sasi adat di kantor-kantor milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malra.

“Kami minta pertanggungjawaban bupati terkait hasil CPNS dan pencabutan sasi adat di kantor-kantor pemerintah. Sasi adat itu dipasang dengan aturan dan tata cara adat, karena itu pencabutan juga dilakukan dengan adat, tidak asal cabut,” kata Kordinator aksi Eby Rettob.

Menurut Eby, pemkab seharusnya membicarakan pencabutan sasi adat itu dengan marga Rettob, sehingga pencabutannya juga dilakukan secara adat pula.

Marga Rettob pada Kamis (30/12) memasang sasi adat atau menyegel kantor-kantor milik Pemkab Malra, sebagai bentuk protes atas pengumuman hasil tes CPNS yang tidak mengakomodasi anak adat Rettob, selaku tuan tanah Kota Nanggur, Ibu Kota Kabupaten Malra.

Sebelumnya warga bertekad tidak akan mencabut sasi adat tersebut sebelum Bupati Malra menjelaskan soal pengumuman hasil  tes CPNS  yang dianggap tidak mengakomudasi anak adat Rettob.

Namun, Jumat (30/12) pagi, sasi adat itu dicabut pejabat Pemkab Malra.

Bupati Maluku Tenggara Andrea Rentanubun menyatakan protes atas hasil tes CPNS adalah hal biasa, namun meminta warga untuk tidak memasang sasi adat atau penyegelan kantor karena akan menyebabkan pelayanan publik tidak berjalan.

Bupati  meminta pers  tidak  memberitakan soal pengumuman hasil tes CPNS maupun penyegelan kantor di daerahnya itu.

“Protes hasil CPNS  itu biasa, dan  kami sudah selesaikan secara baik-baik, kami minta masalah ini jangan diberitakan di media,” kata Bupati Andrea ketika dihubungi Media Indonesia, Jumat (31/12). (*/OL-10) -media indonesia

WhatsAppShare