Tahun 2012 Pemerintah Fokus Pemerataan Guru

By gladwin | December 26, 2011
WhatsAppShare
BERITA PENTING !
Ujian CPNS akan dilaksanakan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Latihan Ujian CAT CPNS Wajib dipelajari untuk persiapan TES CPNS nanti.
Ikuti Tryout CAT CPNS 2017, Info lengkap silakan -->> Klik Disini

Distribusi guru yang belum merata harus menjadi fokus perhatian pemerintah pada 2012. Hal ini mendesak, karena banyak ketimpangan rasio jumlah guru dengan murid. Pemerintah menyatakan jumlah guru di Indonesia yang mencapai 2.900.000, saat ini, sangat ideal. Hanya, pendistribusian kurang merata.

Jumlah itu termasuk guru tidak tetap (GTT) dan honorer. Menurut pakar pendidikan Muhdi SH MHum, jika ingin mendapatkan jumlah guru yang ideal, seharusnya guru tidak tetap dan honorer tidak dihitung.

”GTT atau honorer belum bisa dikatakan sebagai guru, karena mereka belum pasti dan tidak bisa mengikuti sertifikasi. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah,” tandas Sekretaris PGRI ini.

Dia mengungkapkan, jumlah GTT mencapai 831.183 orang.

Dia mempertanyakan komitmen pemerintah yang mengecualikan guru dalam moratorium PNS. “Tahun ini saja tidak ada perekrutan CPNS guru atau pengangkatan GTT menjadi CPNS. Padahal sudah jelas guru tidak masuk dalam moratorium PNS. Bagaimana bisa dikatakan jumlah guru sudah ideal,” ujar Muhdi, Minggu (25/12).

Kendala Sertifikasi

Jika jumlah guru ideal 2.900.000, pemerintah harus mengangkat guru sebanyak itu dari GTT atau perekrutan. Dia mengungkapkan, rasio ideal guru dengan murid adalah 1:20. Khusus di Jateng, ada beberapa daerah yang jumlah guru timpang. Contohnya di Kabupaten Kebumen rasio 1:35, Kota Semarang 1:30, sedangkan di Kota Salatiga rasio 1:14.

“Jika melihat rasio ini, pemerataan guru masih menjadi persoalan. Pemerintah daerah harus mendorong dan rela jika ada guru di wilayahnya ditarik ke daerah lain yang kekurangan,” jelas Rektor IKIP PGRI ini.

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah masalah sertifikasi dan upaya peningkatan guru. “Sertifikasi guru di Indonesia masih banyak kendala seperti guru yang mengikuti sertifikasi yang tidak sesuai dengan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK),” ujar Muhdi yang juga anggota konsorsium sertifikasi guru ini. Ref:H85-75/suara merdeka

WhatsAppShare