Pemkab Mempawah Tetap Mengajukan Kebutuhan CPNS 2011

By gladwin | September 26, 2011
WhatsAppShare
BERITA PENTING !
Ujian CPNS akan dilaksanakan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Latihan Ujian CAT CPNS Wajib dipelajari untuk persiapan TES CPNS nanti.
Ikuti Tryout CAT CPNS 2017, Info lengkap silakan -->> Klik Disini

Munculnya wacana moratorium (penundaan penerimaan CPNS) memang hingga kini masih  menjadi membicaraan  kalangan masyarakat. Wacana yang dihembuskan oleh Menpan Reformasi Birokrasi itu, setelah mengadopsi berbagai masukan dari LSM dan organisasi serta komponen anak bangsa yang menilai, 70  hingga 80 persen APBN diserap untuk biaya pegawai. Dan kisaran 20 hingga 30 persen untuk biaya pembangunan.”Pemkab Mempawah, tetap ajukan kebutuhan CPNS tahun 2011. Menyangkut kebutuhan itu, sudah diajukan pada Kementerian  Aparatur Negara  Reformasi Birokrasi (Menpan RB-red) di Jakarta,” ujar H Firman Juli Purnama, Kepala BKD Mempawah.

Berapa kuota yang ditetapkan, tergantung pusat. Sebab daerah memang masih kekurangan PNS khusus untuk tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga  administrasi tehnis. Kepala BKD sama sekali tidak menampik, isu tentang wacana Monotarium itu saat ini gemanya memang sedang hangat dibicarakan Kabupaten/kota se Indonesia. Termasuk hasil sosialisasi Perhitungan beban kerja yang dikuti seluruh Sekda, Kepala BKD, Kabag Organisasi. “Kabupaten Mempawah ikut sosialisasi bersama Asisten III mewakili sekda dan bagian organisasi,” terangnya. Pertemuan itu diikuti peserta dari zona Kalimantan bersama  Provinsi Lampung yang dilaksanakan di Banjarmasin. Dengan nara sumber dari Kementerian Aparatur Negara Reformasi Birokrasi

“Sebagian besar peserta mengharapkan, PAN RB tetap membuka formasi penerimaan CPNS. Sedangkan Monotarium dimintakan dulu diberlakukan dan belum waktunya (jangan sekarang-red),” kata Firman  menegaskan, dominan  yang diajukan peserta.Dia menegaskan, kalau tahun 2011, Kabupaten Mempawah  tetap minta ke pusat buka formasi penerimaan CPNS. Memang masih kurang untuk guru, tenaga kesehatan serta administrasi tehnis. Dituturkan, bagi kabupaten induk pasca mekarnya Landak tahun 2000 dan KKR tahun 2008, jumlah PNS saat ini ada 5.035 orang termasuk guru dan kesehatan.  Namun begitu H Firman meluruskan, kendatipun Pemda tetap mengajukan untuk penerimaan CPNS kepada pusat, tidak termasuk kelompok honorer daerah (honda).

Sebab, kelompok honorer daerah (Honda) yang terdaftar pada data best, dimana gaji honda dibayarkan dari APBD maupun APPBN yang masuk katagori I (KI) pengajuannya sudah sampai ke pusat. Sementara tenaga honorer yang gajinya dianggarkan, tapi tidak ditampung dalam  APBD dan APBN yang masuk pada katagori II (K2) tinggal menunggu petunjuk dari Menpan RB. “Yang pasti (K2) sudah diajukan ke pusat, tinggal menunggu verifikasi PP tentang tenaga honorer,” tuturnya. Sedangkan (K1), yang sudah diverifikasi oleh BKN, BPKP dan  KV sudah sampai ke Menpan. Tinggal menunggu kapan turunnya.Kepala BKD memberikan satu ilustrasi tentang munculnya Honotarium, yang mengadopsi masukan dari banyak pihak tentang besaran APBN yang terserap untuk biaya belanja pegagai mencapai 70-80 persen. Dan kisaran 20 persen lebih saja untuk biaya pembangunan.

Kabupaten Mempawah tahun lalu pernah menolak penerimaan CPNS. Alasannya ketersediaan anggaran memang tidak memadai pasca pemekaran KKR, membuat jumlah APBD menjadi turun drastis. “Tidak sedikit sorotan, kritikan dan penilaian yang memojokkkan dari banyak pihak menyangkut kebijakan Pemda yang menolak pembukaan CPNS tahun 2010 lalu,” tukasnya.Nyatanya, apa yang terjadi di Kabupaten Mempawah, malah  Menpan RB mewacanakan Monotarium (penundaan penerimaan CPNS sambil melakukan pendataan-red). “Buktinya, kalau pemerintah pusat saat ini kewalahan dan baru terpikir. Kita sudah ambil  sikap dan menolak penerimaan CPNS,” kata dia. Gambaran lain, APBD yang terserap setiap tahunnya itu, lebih ideal separuhnya buah biaya  pegawai dan sisanya biaya pembangunan. Atau bisa juga 40-60 akan lebih baik. Nyatanya, bagi Kabupaten Mempawah, tahun pertama pasca pemekaran dengan KKR,  justru 78 persen APBD untuk belanja pegawai. Hanya 22  persen  saja untuk biaya pembangunan.

“Jika dipaksakan penerimaan  CPNS, tentu daerah tidak mampu untuk memenuhinya, terutama buat biaya pembangunan,” nilainya. Dilain pihak, kekurangan PNS baik untuk tenaga guru, tenaga kesehatan dan administrasi tehnis, masih dapat ditempuh dengan menerima mutasi maupun PNS yang pindah dari kabupaten/kota di Kalbar. Tentu dengan cara seleksi yang ketat dan disesuaikan dengan kebutuhan. Secara tegas, Kepala BKD menyebutkan, dengan tidak menerima CPNS tahun 2010 lalu, daerah tidak ada surplus atau sisi keuntungannya. “Pemda mengambil suatu kebijakan perimbangan yang masih bisa ditelorir, terutama menyangut kemampuan keuangan daerah. Terlebih pasca pemekaran itu, banyak pos-pos dan potensi buat pemasukan bagi PAD menjadi hak kabupaten yang dimekarkan,”ucap H Firman yang salah satu kandidat Sekda yang diusulkan pada Gubernur itu. Ref:ham/pontianakpost

WhatsAppShare