Pemerintah Akan Melakukan Perampingan BUMN Menjadi 78 Saja

By gladwin | March 7, 2011
WhatsAppShare
BERITA PENTING !
Ujian CPNS akan dilaksanakan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Latihan Ujian CAT CPNS Wajib dipelajari untuk persiapan TES CPNS nanti.
Ikuti Tryout CAT CPNS 2017, Info lengkap silakan -->> Klik Disini

Pemerintah menggelar perampingan (right sizing) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu caranya melalui pengelompokan sesuai sektor industrinya (regrouping).

Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, kebijakan perampingan ini bergulir mulai tahun 2011. Dengan demikian, jumlah BUMN yang saat ini mencapai 141 perusahaan bakal menyusut menjadi 78 perusahaan pada tahun 2014 nanti.

“Kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap,” ujar Musatafa dalam rapat kerja Komite Kebijakan Industri Pertahanan dengan Komisi I DPR, Senin (7/3).

Sebagai informasi, saat ini pemerintah berencana mengelompokkan dua sektor perusahaan pelat merah yaitu BUMN farmasi dan BUMN perkebunan. BUMN Farmasi meliputi PT Indofarma Tbk, PT.Kimia Farma Tbk dan PT.Biofarma.

Sedangkan regrouping BUMN perkebunan berdasarkan pada komoditi masing-masing. Sehingga jumlah PT Perkebunan Nusantara yang saat ini berjumlah 14 perusahaan menciut menjadi 5 perusahaan saja.

Menurut Mustafa, rencana pengelompokan sudah dibahas dalam rapat restrukturisasi BUMN bersama Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Selain itu, pemerintah berencana mengelompokkan BUMN industri strategis berdasarkan masing-masing sektor industri.

Adapun proses kajiannya sedang berjalan saat ini. “Kami sudah masukan dalam planning untuk regrouping industri strategis pada tahun 2011 sampai tahun 2014,” terang mantan Direktur utama Perum Bulog itu.

Dia menjelaskan, melalui kebijakan perampingan ini maka pemerintah bisa menekan persoalan yang kerap kali membelit BUMN. Masalah itu meliputi kesulitan permodalan, kesulitan pemasaran, serta kesulitan penguatan manajemen.

Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah serius menjalankan kebijakan restrukturisasi BUMN. Sebab, kebijakan ini sudah berjalan sejak 3,5 tahun lalu namun belum efektif. “Saya sendiri hampir putus asa untuk mengatakan ini bisa dilaksanakan apalagi kalau harus koordinasi terus karena itu barang langka di republik ini,” kata anggota komisi I DPR asal partai Golkar Enggartiasto Lukita.

Sebagai informasi saja, rencana perampingan jumlah BUMN sudah bergulir sejak tahun 2009 lalu. Saat itu, pemerintah menargetkan hingga akhir tahun 2009 hanya ada 85 BUMN tidak tercapai lantaran terganjal masalah koordinasi antar kementerian.  Ref : kontan

WhatsAppShare